REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden Mesir, Muhammad Mursi menyatakan negaranya menyongsong 'Republik Baru', menyusul referendum yang meloloskan konstitusi baru di Negeri Piramida tersebut.

Mursi meminta oposisi bergabung dengan pemerintahannya untuk memperbaiki ekonomi Mesir yang sedang menukik. "Terlepas dari hasil (referendum), demi membangun bangsa, harus (ada upaya) bersatu. Dialog sekarang menjadi alternatif," ujar Mursi seperti disadur dari AP.

Mursi mengaku sudah meminta Perdana Menteri (PM) Mesir, Hesham Kandil merombak kabinet. Konstitusi baru itu dirancang untuk melindungi martabat manusia, mengabadikan moderasi, melindungi kebebasan, menjamin hak untuk bekerja, pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan isi konstitusi baru, Dewan Syura atau majelis tinggi parlemen Mesir mulai bekerja, Rabu (26/12). Dewan Syura akan mengatur sampai pemilihan majelis rendah diadakan dalam waktu dua bulan.

Morsi menunjuk dan mengambil sumpah Dewan Syura pekan ini dengan menunjuk 90 anggota. Atas rekomendasi dari dialog nasional, Mursi juga melantik anggota non-muslim menjadi anggota Dewan Syura.

Menteri Urusan Parlemen Mesir, Mohammed Mahsoub mengatakan pemerintah akan menyiapkan Undang-Undang baru untuk Dewan Syura agar segera dibahas. UU baru tersebut termasuk mengatur pemilihan parlemen mendatang, hukum anti korupsi, dan hukum untuk mengatur upaya Mesir untuk memulihkan uang hasil dari korupsi pejabat di era mantan Presiden Mesir, Hosni Mubarak. Mahsoub menambahkan, RUU tersebut bakal siap pekan depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika