REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kelompok pemberontak Kurdi Suriah, Rabu (10/2), membuka kantor perwakilan di Moskow, Rusia.
"Ini adalah momen bersejarah bagi rakyat Kurdi. Rusia punya kekuatan lebih besar dan merupakan pemain penting di Timur Tengah. Sebenarnya bukan hanya sebagai pemain, tapi juga penulis naskah," kata Merab Shamoyev, ketua Persatuan Internasional Asosiasi Publik Kurdi, saat upacara yang berlangsung di kawasan industri di Moskow tenggara itu.
Pembukaan kantor perwakilan -yang dikatakan Shamoyev sebagai langkah politik penting bagi Kurdi Suriah- dilakukan pada saat kekuatan-kekuatan global melakukan pertemuan di Munich pada Kamis. Pertemuan Munich itu diselenggarakan dalam upaya menghidupkan kembali perundingan perdamaian Suriah.
Pembukaan kantor di Moskow itu juga akan memicu ketegangan pada hubungan Rusia dengan Turki. Hubungan kedua negara terpecah November tahun lalu setelah Ankara menembak jatuh sebuah pesawat tempur Rusia di perbatasan Suriah.
Mereka yang hadir pada acara peresmian memiliki ikatan dengan Partai Serikat Demokratik Kurdi (PYD), kata Shamoyev.
PYD menjadi pemimpin peperangan melawan kelompok ISIS di Suriah utara. Namun, Turki menganggap partai itu sebagai cabang musuh utamanya, Partai Buruh Kurdistan (PKK).
PYD juga tidak diundang dalam perundingan perdamaian Suriah. Perundingan yang dilaksanakan di Jenewa itu pekan lalu buyar di tengah tuduhan dari Barat dan oposisi Suriah bahwa serangan bom Rusia mengincar kalangan sipil. Perundingan, yang ditujukan untuk mengakhiri perang selama hampir lima tahun, tersebut ditangguhkan hingga 25 Februari.
Perang Suriah telah menewaskan lebih dari 260 ribu orang. Moskow, yang merupakan pendukung lama Presiden Suriah Bashar al-Assad, telah menyatakan perundingan apa pun tidak akan berhasil tanpa menyertakan pihak Kurdi.
Namun, Ankara menganggap kehadiran Kurdi tidak dapat diterima karena kelompok itu menginginkan kemerdekaan. Kementerian luar negeri Rusia tampaknya menjaga jarak dalam hal pembukaan kantor Kurdi Suriah. Kementerian mengatakan kantor tersebut akan diwakili oleh para diplomat dari Suriah dan Irak.
Shamoyev menyatakan harapan bahwa hak rakyat Kurdi untuk memiliki kebudayaan, bahasa dan pemerintahan sendiri akan dijamin undang-undang dasar Suriah dan Rusia akan memberikan dukungan agar harapan itu dapat terwujud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
