REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Studi Transparency International menunjukkan tindak korupsi banyak terjadi di negara-negara Arab. Diperkirakan satu dari tiga orang di Timur Tengah dan Afrika Utara harus membayar suap untuk pelayanan publik.
Dalam laporan, peneliti dari Transparency International menemukan suap secara umum digunakan untuk memperoleh pelayanan publik, sistem pengadilan dan polisi regional. Selain itu, suap banyak terjadi di pelayanan medis, dokumen identitas, izin, listrik dan air.
Kelompok anti korupsi yang berbasis di Berlin itu, melakukan survei ke hampir 11 ribu orang dewasa di sembilan negara dan menemukan suap yang merejalela. Sekitar setengah respondens di Mesir, Maroko dan Sudan, mengaku telah membayar suap untuk mendapatkan pelayanan publik.
Senada, responden di Lebanon, Aljazair, Tunisia, Yordania, Palestina dan Yaman, menujukkan 77 persen warga membayar suap untuk pelayanan publik. Survei di Yaman dilakukan sebelum Arab Saudi melancarkan serangan udara yang menuai perang pada Maret 2015.
Kepala Transparency International, Jose Ugaz, mengatakan kemarahan pubik atas korupsi dan tranparansi turut memicu pemberontakan Arab Springs 2011. Ia khawatir, kondisi serupa akan terjadi lantaran Arab Spring seakan tidak membuat para pejabat publik jera. "Seolah-olah Arab Spring tidak pernah terjadi,' kata Ugaz, seperti dilansir Muslim Viallage, Kamis (5/5).
Transparency International telah mendesak pemerintahan sembilan negara tersebut, untuk mengadili korupsi secara tuntas. Mereka turut mempromosikan kebebasan pers, dan membentuk komisi anti-korupsi yang independen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
