REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Kepala pemerintahan persatuan Libya Fayez al-Sarraj meminta penjelasan resmi dari Prancis mengenai kehadiran tentara Prancis di negaranya, Selasa (26/7).
Sarraj dalam pernyataan, seperti dikutip Middle East Online, mengatakan kepada Duta Besar Prancis untuk Libya Antoine Sivan bahwa kehadiran tentara tersebut adalah pelanggaran kebiasaan internasional. Sarraj mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuan di Mauritania saat menghadiri KTT Arab.
Komentarnya tersebut disampaikan setelah Presiden Prancis Francois Hollande mengonfirmasi pekan lalu tentara Prancis berada di Libya. Sebanyak tiga tentara Prancis tewas saat menjalankan misi intelijen.
Libya berada dalam ketidakstabilan politik sejak Moammar Gaddafi digulingkan pada 2011. Pemerintahan Persatuan (GNA) yang dikepalai Sarraj merupakan hasil dari kesepakatan yang diperantarai PBB.
Prancis mengakui GNA, namun juga mendukung pasukan yang setia pada parlemen dan pemerintah di timur Libya yang menolak mengakui GNA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
