REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Pemerintah Rusia akan menggunakan hak veto untuk memblokir resolusi PBB yang bertujuan menjatuhkan sanksi atas Suriah. Resolusi ini disusun oleh sejumlah negara Barat di antaranya adalah Amerika Serikat (AS), Prancis, dan Inggris.
Pemerintah Suriah diduga pernah menggunakan senjata kimia dalam perang saudara yang terjadi di negara itu. Sanksi disusun dengan pemungutan suara yang dilakukan Dewan Keamanan PBB dan dijatuhkan setidaknya pada 11 orang dan 10 entitas terkait.
Rusia yang selama ini mendukung Pemerintah Suriah menegaskan komitmen negaranya. Melalui Duta Besar untuk PBB, Vladimir Safronkov, Moskow mengatakan langkah itu dilakukan tidak berdasarkan bukti-bukti yang akurat. "Saya menekankan posisi kami (Rusia) sangat jelas untuk memveto resolusi yang dibuat sebagai upaya menjatuhkan sanksi atas Suriah," ujar Safronkov dilansir Al Araby, Sabtu (25/2).
Ia juga menjelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada suriah juga tidak menerapkan prinsip dasar hukum, yaitu asas praduga tak bersalah. Penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh, hingga resolusi itu dapat ditetapkan.
"Langkah untuk menetapkan resolusi itu bertentangan dengan prinsip dasar praduga tak bersalah hingga penyelidikan selesai. Hingga saat ini belum ada bukti kuat tentang kejahatan tersebut," jelas Safronkov.
Rusia telah menggunakan hak veto sebanyak enam kali untuk membela Suriah atas sanksi yang hendak diberikan Dewan Keamanan PBB. Rancangan resolusi terbaru ini mengacu pada penyelidikan bahwa militer negara itu menggunakan klorin, senjata kimia dalam tiga serangan untuk oposisi antara 2014 hingga 2015.
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan negaranya tidak akan terpengaruh oleh argumen Rusia. Ia menegaskan sanksi harus diberikan kepada Pemerintah Suriah untuk menghentikan salah satu kejahatan perang yang sangat berbahaya itu. "Hingga kapan Rusia akan melindungi rezim Suriah sementara warga di negara itu harus tewas tercekik karena senjata kimia berbahaya," kata Haley.
Presiden Suriah Bashar Al Assad diduga terkait langsung dengan penggunaan senjata kimia dalam konflik di negara itu. Ia bersama dengan saudara laki-lakinya bernama Maher disebut oleh beberapa penyelidik internasional bertanggung jawab dalam kejahatan perang tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
