Kamis , 20 Juli 2017, 10:41 WIB

Qatar: Belum Ada Komunikasi Resmi Atasi Krisis

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Bilal Ramadhan
Wikipedia.org/ca
Peta Jazirah Arabia.
Peta Jazirah Arabia.

REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Pejabat Pemerintah Qatar mengatakan, empat negara Arab yang memblokade negaranya telah bertindak berbahaya dan dengan cara yang tidak terorganisir setelah mereka mengubah tuntutannya.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain meminta agar Qatar berkomitmen terhadap enam prinsip dalam memerangi terorisme dan menegosiasikan rencana untuk menerapkannya. Keempat negara tersebut pada awalnya membuat 13 tuntutan, termasuk menutup Aljazirah. Namun Qatar menolaknya dengan alasan pelanggaran atas kedaulatannya.

Direktur Kantor Komunikasi Pemerintah Qatar Sheikh Saif bin Ahmed Al Thani mengatakan, empat negara tersebut secara reguler mengeluarkan pernyataan yang bertentangan. "Belum ada komunikasi resmi yang dilakukan ke Qatar secara langsung atau melalui AS atau Kuwait, yang dilakukan untuk mengatasi krisis," katanya seperti dilansir Aljazirah, Kamis, (20/7).

Komentar terakhir mereka, ujar dia,  contoh lain dari cara berbahaya dan tidak terorganisir dimana blokade ilegal telah dilakukan. Pada awalnya tidak ada tuntutan, namun setelah mendapat tekanan dari negara-negara perantara, negara-negara yang melakukan blokade membocorkan daftar tuntutan tidak masuk akal atau tidak dapat ditindaklanjuti.

Daftar enam tuntutan antara lain Qatar harus berkomitmen untuk memerangi ekstremisme dan terorisme, mencegah pendanaan dan tempat berlindung yang aman bagi kelompok bersenjata, menangguhkan semua tindakan provokasi dan pidato yang memicu kebencian atau kekerasan. Qatar membantah telah mensponsori atau mendukung kelompok teror dan mengatakan bahwa tuduhan tersebut bermotif politik.