REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Pemerintah Irak memberlakukan jam malam di utara kota Kirkuk sebelum referendum kemerdekaan Kurdi. Seperti dilansir dari the Guardian, otoritas Kurdi mengadakan referendum pada 25 September mendatang. Kendati hal itu mendapat tentangan dari pemerintah pusat di Baghdad dan penduduk bukan Kurdi di wilayah tersebut.
Badan keamanan Kurdi dan polisi mendirikan pos-pos pemeriksaan di seluruh kota setelah seorang Kurdi terbunuh dalam bentrokan dengan para penjaga sebuah kantor partai politik Turkmen. Bentrokan itu melukai dua orang Kurdi dan seorang petugas keamanan Turkmen.
Bentrokan terjadi pada Senin (18/9) malam terjadi ketika sebuah konvoi orang Kurdi tengah merayakan referendum melaju melewati kantor partai Turkmen.
Ketegangan di kota itu meningkat setelah dewan provinsi yang dipimpin orang Kurdi akan menggelar referendum yang direncanakan oleh pemerintah wilayah Kurdistan di Irak utara.
Kirkuk berada di luar batas-batas resmi wilayah Kurdistan dan diklaim oleh orang Kurdi dan pemerintah pusat di Baghdad. Pejuang yang menamakan diri Peshmerga Kurdi merebut Kirkuk dan wilayah-wilayah lain yang disengketakan saat tentara Irak dikalahkan oleh ISIS pada 2014. Mereka juga mencegah ladang minyaknya jatuh ke tangan militan.
Milisi Syiah Irak yang didukung Iran mengancam akan mencabut Peshmerga dari Kirkuk jika orang Kurdi melanjutkan pemungutan suara.
Pihak berwenang Kurdi tidak menunjukkan tanda-tanda mundur meskipun ada tekanan internasional dan ancaman regional untuk membatalkan referendum tersebut.
PBB, Amerika Serikat, dan kekuatan barat lainnya khawatir jajak pendapat tersebut dapat mengalihkan perhatian dari perang melawan gerilyawan ISIS yang menduduki wilayah Irak dan Suriah. Turki, Iran, Irak dan Suriah menolak rencana referendum Kurdi,
Ikuti Whatsapp Channel Republika
