REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Perbatasan Mesir-Gaza dibuka di bawah kendali Otoritas Palestina yang didukung Barat untuk pertama kali sejak 2007 pada Sabtu (18/11), meningkatkan harapan warga agar lebih mudah masuk dan keluar dari daerah kantong.
Sebuah kesepakatan rekonsiliasi yang ditengahi Mesir bulan lalu secara resmi memulihkan kendali pemerintahan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Gaza, termasuk persimpangan perbatasannya dengan Israel dan Mesir, setelah perpecahan 10 tahun dengan kubu Hamas.
Warga Palestina berharap perjanjian tersebut akan meredakan kesengsaraan ekonomi di Gaza dan membantu mereka menghadirkan wilayah persatuan dalam perjalanan mereka untuk bernegara, walaupun rincian pelaksanaan kesepakatan tersebut belum diselesaikan sepenuhnya.
Menilik masalah keamanan, Mesir dan Israel mempertahankan pembatasan ketat di perbatasan Gaza mereka. Hamas, yang dianggap Barat sebagai kelompok teroris, merebut daerah kantong itu pada 2007 setelah melawan pasukan yang setia kepada Abbas.
Hamas mundur dari posisi di tiga perbatasan Gaza dan menyerahkan kepada pihak Otoritas Palestina pada 1 November, dalam sebuah langkah yang dipandang penting mendorong Israel dan Mesir untuk meringankan pembatasan mereka terhadap pergerakan barang dan manusia.
Saksi mata mengatakan setidaknya lima bus yang sarat dengan penumpang menyeberang ke sisi perbatasan Rafah di Mesir pada Sabtu. Polisi yang ditunjuk Hamas telah memeriksa dokumen para pelancong di sebuah ruang terpisah di luar Rafah.
Mesir belum mengisyaratkan adanya perubahan pada kebijakannya saat ini, dimana mereka akan membuka persimpangan perbatasan tiga kali dalam seminggu.
Warga Palestina berharap persimpangan akan beroperasi penuh waktu, seperti yang telah dilakukan sampai tahun 2007. Sekitar 30.000 warga Gaza telah mengajukan permohonan untuk masuk ke Mesir dalam beberapa bulan terakhir, menurut Kementerian Dalam Negeri Palestina.
Mesir akan menjadi tuan rumah perundingan lebih lanjut dengan Hamas, Fatah, dan faksi lainnya minggu depan pada 21 November untuk membahas masalah rekonsiliasi utama, termasuk pengaturan keamanan dan kemungkinan tanggal pemilihan presiden dan parlemen Palestina.
Tanggung jawab keamanan tetap menjadi isu terbuka di Gaza, di mana Hamas, yang masih menguasai wilayah tersebut, memiliki apa yang menurut para analis setidaknya sebagai 25.000 pejuang berperforma baik. Kelompok tersebut menolak untuk melucuti senjata, seperti yang diminta oleh Israel dan Amerika Serikat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
