Rabu 06 Dec 2017 13:41 WIB

PM Hariri: Lebanon akan Jauhi Konflik Negara Arab

Poster mantan perdana menteri Lebanon Saad Al-Hariri.
Foto: Reuters
Poster mantan perdana menteri Lebanon Saad Al-Hariri.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri, yang telah membatalkan pengunduran dirinya, pada Selasa mengatakan seluruh jajaran pemerintahan telah sepakat tidak melibatkan diri dalam konflik di negara-negara Arab.

Hariri menyatakan mundur dari jabatan perdana menteri melalui saluran penyiaran di Arab Saudi bulan lalu. Namun, ia kemudian mengatakan kemungkinan akan menarik pengunduran itu jika semua pihak di dalam pemerintahan Lebanon sepakat mematuhi kebijakan negara tidak melibatkan diri ke dalam konflik-konflik kawasan.

Pemerintahan Lebanon mengatakan dalam suatu pernyataan yang dibacakan Hariri, "Kabinet menyampaikan terima kasih kepada pemimpinnya (Hariri) atas sikapnya dan atas pembatalan untuk mengundurkan diri."

"Seluruh komponen politik (dalam pemerintahan) memutuskan tidak melibatkan diri dari semua konflik, sengketa, perang atau masalah-masalah dalam negeri negara-negara Arab supaya bisa menjaga hubungan ekonomi dan politik Lebanon," kata Hariri.

Pengunduran dirinya sempat menyeret Lebanon ke dalam pergulatan antara Riyadh dan saingan utamanya di kawasan, Iran. Sejumlah pejabat Lebanon sebelumnya mengatakan Arab Saudi telah memaksa Hariri, yang merupakan sekutu lama kerajaan itu, mundur dari jabatan perdana menteri. Mereka juga menuding Saudi menahan Hariri hingga akhirnya Prancis turun tangan yang berujung pada kembalinya Hariri ke Lebanon.

Arab Saudi membantah tuduhan-tuduhan itu.

Iran merupakan pendukung Hizbullah, kelompok Syiah bersenjata yang berpengaruh dan menjadi bagian dalam pemerintahan Lebanon. Arab Saudi menuding Hizbullah sedang memicu perselisihan di dunia arab dengan dukungan dari Iran.

Sidang kabinet Selasa (5/12) yang menghasilkan pernyataan kesepakatan, merupakan pertemuan kabinet pertama kalinya yang digelar sejak pengunduran diri Hariri menjatuhkan Lebanon ke dalam krisis politik.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement