Rabu 31 Jan 2018 13:56 WIB

Kongres Suriah di Sochi Hasilkan 12 Poin Pernyataan

Poin-poin menguraikan pandangan warga Suriah tentang masa depan negara mereka.

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Ani Nursalikah
Salah satu masjid bersejarah di Suriah, hancur akibat perang.
Foto: Reuters
Salah satu masjid bersejarah di Suriah, hancur akibat perang.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Peserta Kongres Dialog Nasional Suriah di Sochi, Rusia, telah mengadopsi 12 poin pernyataan, Selasa (30/1). Poin-poin ini menguraikan pandangan orang-orang Suriah tentang masa depan negara mereka.

Menurut dokumen pernyataan kongres tersebut, Suriah harus menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya. Masa depan negara itu hanya dapat ditentukan oleh rakyat Suriah dalam pemilihan.

Suriah juga akan meminta Sekjen PBB membantu pengorganisasian panitia konstitusi, yang mandatnya akan digariskan sebagai bagian dari proses rekonsiliasi Jenewa. Mor Selwanos Boutros Al-Nehmeh, Uskup Agung Homs, Hama, dan Environs, yang menjadi peserta kongres mengatakan pernyataan ini telah disepakati semua peserta.

Berikut 12 poin pernyataan dalam Kongres Dialog Nasional Suriah di Sochi, dikutip di kantor berita Tass.

Integritas teritorial Suriah

Para peserta kongres menyatakan rasa hormat dan komitmen penuh mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, integritas, dan kesatuan wilayah Suriah.

Non-intervensi di Suriah

Poin kedua menekankan penghormatan dan komitmen penuh terhadap kesetaraan dan hak berdaulat nasional Suriah terkait aksi non-intervensi.

Masa depan Suriah

Telah disepakati hanya rakyat Suriah yang bisa menentukan masa depan negaranya.

Demokrasi dan kemerdekaan

Para peserta kongres percaya Suriah harus menjadi sebuah negara demokratis dan non-sektarian berdasarkan pluralisme politik dan rakyatnya memiliki kewarganegaraan yang setara terlepas dari agama, etnis, dan gender.

Persatuan nasional

Para peserta kongres mengatakan negara harus berkomitmen terhadap persatuan nasional, perdamaian sosial, dan pembangunan yang komprehensif serta seimbang dengan perwakilan yang adil dalam pemerintahan daerah.

Aturan hukum

Negara dan institusi publik harus terus bekerja dan harus melakukan perbaikan kinerja dengan reformasi jika diperlukan, termasuk perlindungan infrastruktur publik dan hak kepemilikan serta penyediaan layanan publik untuk semua warga tanpa diskriminasi.

Angkatan bersenjata yang kuat

Suriah harus memiliki tentara nasional yang kuat, bersatu, dan meritokratik, yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan konstitusi dan standar tertinggi. Fungsinya untuk melindungi batas-batas nasional dari ancaman eksternal dan terorisme.

Melawan ekstremisme

Para peserta kongres telah menyatakan komitmen aktif mereka untuk memerangi terorisme, fanatisme, ekstremisme, dan sektarianisme dalam segala bentuk dan mengatasi kondisi yang kondusif bagi penyebarannya.

Persamaan hak

Poin kesembilan menyerukan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan publik, terutama di saat krisis. Bentuknya termasuk non-diskriminasi dan persamaan hak bagi semua orang tanpa memperhatikan ras, agama, etnisitas, identitas budaya atau bahasa, jenis kelamin, dan perbedaan lainnya.

Nilai untuk masyarakat Suriah

Nilai tinggi ditempatkan pada masyarakat Suriah dan identitas nasional, serta sejarah keragaman dan nilai yang telah dibawa ke Suriah oleh semua agama, peradaban, dan tradisi.

Memberantas kemiskinan

Perlindungan warisan nasional

Poin terakhir menyerukan pelestarian dan perlindungan warisan nasional dan lingkungan alam sesuai dengan kesepakatan lingkungan dan deklarasi UNESCO tentang warisan budaya.

Dokumen pernyataan tersebut juga mengumumkan pembentukan Komite Konstitusional yang terdiri dari pemerintah dan delegasi oposisi yang diwakili secara luas. Komite tersebut akan ditugaskan untuk merancang sebuah reformasi konstitusional sebagai kontribusi terhadap penyelesaian politik di bawah naungan PBB sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan 2254.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement