REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani telah meminta Presiden AS Donald Trump untuk tetap berada di dalam kesepakatan nuklir 2015, antara Iran dan enam kekuatan dunia. Rouhani mengancam AS akan menghadapi konsekuensi berat jika tidak memenuhi kesepakatan tersebut.
"Pemerintah Iran akan bereaksi tegas jika Gedung Putih gagal memenuhi komitmen mereka di bawah perjanjian itu," ujar Rouhani dalam pidatonya yang disiarkan televisi Iran, Selasa (24/4), seperti dilaporkan Aljazirah.
Peringatan tersebut muncul beberapa pekan sebelum tenggat waktu 12 Mei bagi Trump untuk memperbarui kesepakatan nuklir Iran. Trump mengaku akan menghentikan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yang ia sebut sebagai kesepakatan terburuk dalam sejarah, kecuali ada opsi lebih baik yang diberikan kepadanya.
Sejumlah pemimpin dunia telah meminta Trump untuk tetap berada di dalam perjanjian itu. Pada Ahad (22/4), Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan tidak ada "Rencana B" jika Trump memutuskan untuk mundur dari perjanjian tersebut.
"Apakah perjanjian ini telah sempurna dan JCPOA ini adalah hal yang sempurna terkait hubungan kita dengan Iran? Tidak. Tapi untuk nuklir--apa yang Anda miliki? Sebagai pilihan yang lebih baik? Saya tidak melihatnya," kata Macron.
Dalam wawancara dengan CBS yang ditayangkan pada Ahad (22/4), Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, Iran dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan aktivitas nuklir mereka jika AS keluar.
Kesepakatan penting nuklir Iran dicapai di Lausanne, Swiss, pada April 2015 dengan Cina, Rusia, Perancis, Inggris, Jerman, dan AS. Kesepakatan tersebut menawarkan bantuan kepada Iran lebih dari 110 miliar dolar AS per tahun dan mengembalikan perekonomian Iran yang ditukar dengan penghentian pengembangan senjata nuklir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
