REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pengadilan militer Mesir memutuskan untuk memberi hukuman penjara selama lima tahun terhadap Hisham Geneina pada Selasa (24/4). Ia adalah seorang mantan pemimpin badan antikorupsi Mesir yang kini sebagai pengkritik Presiden Abdel Fattah Al-Sisi.
Langkah ini mendapatkan banyak kecaman dari berbagai pihak. Dalam siaran pers, Amnesty International mencela sidang dan hukuman Geneina. Menurut mereka ini sebagai contoh lain dari pembungkaman tak tahu malu siapa pun yang kritis terhadap pihak berwenang Mesir.
Nathan Brown, seorang cendekiawan Mesir di George Washington University, menyatakan dalam surat elektronik bahwa masalahnya mungkin bukan kritik, tetapi ancaman untuk memberikan informasi yang akan sangat memalukan bagi militer sebagai institusi dan Al-Sisi pribadi. Dia tidak hanya didiskreditkan; dia sedang dibungkam dan dihukum, kata Brown tentang Geneina.
Geneina memimpin Organisasi Pusat Audit Mesir sampai ia dipecat oleh Sisi pada 2016. Pemecatan itu dilakukan setelah ia memperkirakan bahwa korupsi resmi Mesir sebanyak 76 miliar dolar AS selama interval tiga tahun.
Pengacara Geneina mengatakan mereka mungkin memberikan hukuman lima tahun penjara. "Inilah yang terjadi pada semua orang yang memilih jalan keadilan dan perjuangan," menurut pernyataan yang ditulis di Facebook.
Selama kampanye pemilihan, pendukung Sisi membuat upaya bersama untuk memobilisasi pemilih. Mereka memanfaatkan insentif seperti belanjaan gratis dan dana uang kecil.
Langkah ini secara luas diambil sebagai indikasi keinginan presiden untuk mandat yang kuat untuk memastikan penyesuaian konstitusi yang akan memperpanjang masa jabatannya.
Menurut laporan The New York Times, Rabu (25/4), ada sedikit diskusi tentang penyesuaian seperti itu sejak saat itu. Namun para pejabat Mesir telah mengisyaratkan bahwa mereka bermaksud untuk melanjutkan dengan metode tanpa kompromi yang menyinggung sedikit perbedaan pendapat.
Abdel Moneim Aboul Fotouh, seorang Islamis yang masuk akal yang bergabung dalam kontestasi pemilihan presiden 2012, terus ditahan. Ini adalah indikasi betapa sedikit area yang ada untuk suara oposisi.
Pada Senin (23/4), Kementerian Luar Negeri mengecam keputusan oleh UNESCO, kelompok budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNESCO memutuskan untuk memberikan hadiah kebebasan pers tahunan kepada Mahmoud Abou Zeid, seorang wartawan foto yang juga disebut sebagai Shawkan yang telah ditahan tanpa biaya selama 4,5 tahun.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri, Ahmed Abu Zeid, menuduh UNESCO mengabaikan aturan hukum dalam menganugerahkan penghargaan pada seorang tahanan. Tim hak asasi manusia mengatakan jurnalis itu adalah tipikal 1.000 orang Mesir yang ditahan selama berbulan-bulan, biasanya bertahun-tahun, tanpa pengadilan di penjara yang penuh.
Sementara pekan lalu, pemimpin redaksi sebelumnya Al Masry Al Youm dibebaskan dengan jaminan. Tentu saja itu merupakan salah satu surat kabar yang paling banyak dibacadi Mesir. Dia sedang diselidiki bersama dengan delapan wartawan atas headline surat kabar mereka tentang perlindungan pemilu.
Kasus ini dipicu oleh Samir Sabry, seorang pengacara non-publik yang telah memperkenalkan beberapa keadaan bertentangan dengan kritikus Sisi di dalam media informasi. Secara terpisah, editor kepala sebuah situs web yang menerjemahkan artikel New York Times tentang pemilihan tetap berada dalam tahanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
