REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD  —  Irak telah menyelesaikan pemilihan parlemen pertamanya sejak kekalahan ISIS. Komisi pemilihan Irak mengatakan hasil pemungutan suara dapat diketahui dalam dua hari mendatang.

Dilansir Aljazirah, Ahad (14/5), jumlah pemilih dalam pemilu Irak kali ini menunjukkan rekor rendah. Hanya 44 persen pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara.

Petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyalahkan rendahnya jumlah pemilih pada langkah-langkah keamanan yang ketat, apatisme pemilih dan ketidakberesan yang terkait dengan sistem pemungutan suara elektronik yang baru.

Menurut Komisi Pemilihan Tinggi Irak (IHEC), pada Sabtu sore, kurang dari 20 persen penduduk di ibukota, Baghdad, telah memilih. Laporan IHEC awal menyebutkan jumlah pemilih keseluruhan sebesar 32 persen. Sedangkan pada pemilihan terakhir empat tahun lalu jumlah pemilih sekitar 60 persen. 

Mengomentari rendahnya partisipasi pemilih, seorang peneliti di lembaga penelitian Chatham House,Renad Mansourmengatakan banyak warga Irak, terutama di wilayah Sunni memandang pemilu sebagai sesuatu yang tidak sah. 

Mereka banyak yang memboikot pemungutan suara karena mereka tidak percaya hasil pemilu akan menghasilkan perubahan. Rendahnya jumlah pemilih juga disebabkan karena diberlakukanya jam malam dan larangan kendaraan di beberapa provinsi di Irak.

Peraturan ini menyebabkan jalan-jalan ibukota, Baghdad, terlihat kosong selama jam-jam awal pemungutan suara. Dengan transportasi umum juga dilarang, hanya kendaraan milik pasukan keamanan dan politisi yang diizinkan untuk bergerak.

"Tempat pemungutan suara jauh dari kami dan tanpa mobil sangat sulit untuk sampai ke tempat pemungutan suara," kata seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Baghdad tengah, Amal.

Larangan itu sebagian dicabut oleh al-Abadi di kemudian hari, dalam upaya untuk meningkatkan jumlah suara. Sementara itu, hanya 285 ribu orang dari populasi terlantar Irak yang berjumlah dua juta terdaftar untuk memilih.

Pemilu kali ini menerapkan sistem pemungutan suara elektronik untuk pertama kalinya. Ini sebagai upaya untuk mengurangi kecurangan pemilu. Namun, banyak warga Irak mengeluh adanya ketidakberesan dalam penerapan sistem ini.