REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Desakan paksa junta militer Myanmar untuk menggusur keluar Muslim Rohingya dari tanah kelahirannya sudah berangsur lama. Situasi tersebut membuat ratusan ribu warga etnis Rohingya tidak mendapatkan tempat dan ketenteraman.

Presiden Organisasi Nasional Rohingya Arakan Nurul Islam meminta kepada Indonesia dan negara-negara ASEAN mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, itu. ''Kami tidak memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Selalu ada perbedaan terhadap kami,'' kata Nurul, saat mengunjungi kantor Republika, Senin (13/8).

Menurut dia, penolakan dan perilaku diskriminatif junta militer sudah berlangsung lebih dari 40 tahun. Dia mencontohkan, selain ketentuan kewarganegaraan 1982 yang tidak mengakui Muslim Rohingya sebagai warga negara, persoalan perizinan untuk tinggal pun selalu dipersulit.

Nurul menambahkan, hak Muslim Rohingya untuk mendapatkan pendidikan terhambat. Menurut dia, junta militer juga menuduh Muslim Rohingya berencana makar. ''Seorang Rohingya selalu dipertanyakan saat hendak perlu (ke luar negeri). Suratnya bisa sampai empat tahun, itu saja belum tentu diizinkan,'' kata dia.

Perlakuan itu berbeda dengan etnis lain. Nurul mencontohkan, etnis Kachin dan Karen yang juga minoritas tidak mendapat perlakuan semena-mena. Padahal, kata dia, minoritas Karen yang notabene adalah Kristen sempat melakukan perlawanan terhadap junta militer dan mereka dipersenjatai. Dia pun mengaku sangat putus asa terhadap kebijakan yang seperti itu.

Nurul mengatakan, situasi ini telah membuat Rohingya hidup dalam banyak penderitaan. Banyak dari mereka yang putus asa dan mencari suaka ke negara lain, seperti Bangladesh dan negara Asia Tenggara. Harapan tinggi digantungkannya pada ASEAN dan Indonesia. ''Saya senang JK (Jusuf Kalla) mendatangi Sittwe dan melihat bagaimana kondisi kami,'' kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika