REPUBLIKA.CO.ID,LONDON -- Pemimpin oposisi yang juga pemimpin Liga Demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, dinilai tidak lagi seorang tokoh pejuang kemanusian.
Pakar Burma (nama lain Myanmar), dari The London Schol of Economics and Scince, Maung Zarni mengatakan Suu Kyi tidak lain hanyalah seorang politikus belaka. Seorang politikus, menurut Zami, prinsipnya adalah tertuju pada nilai untung dan rugi.
Karena itu, ujar dia, tidak heran jika Suu Kyi terkesan membiarkan etnis Muslim Rohingya terlunta-lunta di negaranya sendiri. ''Tidak ada keuntungan bagi Suu Kyi membuka mulut dan memperjuangkannya (etnis Rohingya),'' kata Zarni, dalam dialog di London, seperti dikutip Irrawaddy, Kamis (16/8).
Sikap peraih nobel perdamaian itu adalah fase perubahan, apalagi kata Zarni, masa sekarang adalah ronde untuk mencari simpatik jelang pemilu Myanmar 2015 mendatang. Zarni melihat sikap kehati-hatian mantan tahanan politik junta selama 24 tahun itu.
Suu Kyi dianggap tidak mungkin mengecewakan mayoritas Buddha. ''Suu Kyi tidak lagi seorang pembangkang dan pejuang kemanusian. Matanya hanya tertuju pada prinsip politik dan hadiah,'' kata Zarni.
Hal serupa juga dikatakan Direktur Human Right Watch untuk kawasan Asia Pasifik, Phil Robertson. Suu Kyi menurutnya bertanggungjawab secara moral atas nasib yang menimpa Muslim Rohingya.
Dengan kepercayaan internasional terhadap peraih nobel perdamaian, dan pendekar demokrasi dari Asia, tidak semestinya Suu Kyi bungkam. Padahal dijelaskan oleh PBB, Muslim Rohingya adalah satu dari beberapa etnis yang paling tertindas di dunia.
Phil mengatakan Suu Kyi dapat mamainkan peran penting untuk meredam kebencian etnis Buddha Arakan terhadap Muslim Rohingya. Phil --aktivis kemanusian yang memperjuangkan Suu Kyi bebas dari tahananan politik junta Myanmar-- mengaku kecewa dengan sikap diam Suu Kyi.
''Melihat kedudukannya, Suu Kyi memiliki kesempatan untuk ambil peran,'' terang Phil dalam presentasi yang berjudul 'The Government Could Have Stopped This', beberapa waktu lalu di Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
