Jumat 05 Oct 2012 10:07 WIB

OKI Target Kumpulkan 100 Juta US Dolar untuk Rohingya

Rep: Andi Nur Aminah/ Red: Hafidz Muftisany
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan tim PMI yang akan berangkat membawa bantuan kemanusiaan untuk korban konflik Rohingya di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (25/8).
Foto: Antara/Saptono
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan tim PMI yang akan berangkat membawa bantuan kemanusiaan untuk korban konflik Rohingya di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (25/8).

REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Organisasi Kerjasama Islam (OKI) akan terus menambah bantuan untuk proses rehabilitasi pascakonflik yang merugikan etnis Rohingya di Myanmar.

Wakil Sekjen OKI Atta El-Manan Bakhit sangat yakin dana bantuan untuk rohingya dan rakhine akan bertambah. Sebab negara-negara besar Islam yang memiliki kekayaan alam cukup besar, belum menyetorkan dananya pada pertemuan ke-2 untuk pengumpulan dana bagi etnis Rohingnya di Doha Qatar, Kamis (4/10).

Seperti diketahui, pada pertemuan konsultasi pertama awal agustus 2012 lalu di Kuala Lumpur, sejumlah Negara anggota OKI seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Turki, dan Qatar, berkomitmen memberikan bantuan sebesar 50-100 Juta Dolar Amerika.

 

Peserta pertemuan konsultasi di Doha ini, sepakat untuk membentuk konsorsium guna mempercepat proses pembangunan di wilayah bekas konflik tersebut. OKI juga akan bekerjasama dengan PMI membuka perwakilan di Myanmar.

Sebab OKI dan PMI telah menandatangani naskah kerjasama dengan Pemerintah Myanmar dan Palang Merah Myanmar, guna memudahkan para relawan untuk bekerja membantu korban konflik dari kedua etnis tersebut tanpa diskriminasi.

Menurut data yang dikeluarkan Pemerintah Myanmar, rumah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dibangun mengingat begitu banyak rumah telah dibakar saat terjadinya konflik. Diperkirakan diperlukan sekitar 8.000 rumah, dengan biaya masing-masing per-unitnya sekitar USD 5.000.

Dibutuhkan sekitar 50 – 100 Juta US Dolar dana untuk membangun perumahan, sarana pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan dan infrastruktur pendukung lainnya di beberapa wilayah di Propinsi Rakhine, seperti Sittwe, Maungdaw, Buthidaung dan daerah lainnya yang terparah kerusakannya akibat kerusuhan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement