REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan Washington sangat prihatin atas penangkapan 12 aktivis demokrasi Hong Kong di China. Para aktivis itu tidak mendapatkan akses ke pengacara dan pihak berwenang setempat tidak menyampaikan kondisi atau dakwaan yang ditetapkan terhadap mereka.
Dalam pernyataannya, Ahad (13/8) Pompeo mengatakan AS mempertanyakan komitmen pemimpin-pemimpin Hong Kong dalam melindungi hak sipil. Berdasarkan pernyataan tersebut aktivis-aktivis itu ditahan di pinggir pantai Hong Kong dua pekan yang lalu.
Pada akhir bulan Agustus lalu Badan Penjaga Pantai provinsi Guangdong mengatakan di media sosial, mereka telah menangkap sedikitnya 10 orang setelah mencegat sebuah kapal yang berlayar di selatan provinsi itu. Media Hong Kong mengutip sumber yang tak disebutkan namanya, mengatakan 12 aktivis itu sedang menuju Taiwan untuk mengajukan suaka politik.
"Kami mempertanyakan komitmen Chief Executive (Carrie) Lam untuk melindungi hak warga Hong Kong dan meminta pihak berwenang memastikan prosesnya sesuai," kata Pompoe.
Pada awal pekan ini Pemimpin Kota Hong Kong Chief Executive Lam mengatakan bila para aktivis itu melarang peraturan China Daratan. Maka mereka akan menghadapi proses hukum pemerintah pusat China.
Kementerian Luar Negeri China di Hong Kong mengungkapkan 'oposisi yang tegas' terhadap pernyataan Pompoe. Mereka meminta agar politisi-politisi AS menahan diri untuk tidak mengintervensi urusan internal Hong Kong.
"Amerika Serikat memiliki masalah ekonomi dan sosialnya sendiri, konflik rasial yang kerap terjadi dan angka infeksi dan kematian virus koronanya pun masih tinggi, seharusnya mereka fokus mengatasi masalah dalam negeri," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri China di Hong Kong.
Sementara itu sambil mengenakan topi dan masker agar tidak teridentifikasi enam anggota keluarga dari 12 aktivis yang ditahan meminta agar kerabat mereka dikembalikan. Ini pertama kalinya keluarga para aktivis meminta informasi mengenai kondisi anggota keluarga mereka.
Penangkapan ini terjadi saat para politisi dan aktivis Hong Kong semakin khawatir. Undang-undang keamanan nasional yang baru memperkuat cengkraman China di bekas koloni Inggris tersebut, dikutip dari Reuters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
