Di saat India terus berjuang mengatasi gelombang kedua penularan COVID-19, pemerintahan pimpinan Perdana Menteri berusaha membungkam kritik yang muncul di media sosial.
Pemerintah India mendapat banyak kritikan karena dianggap lengah dan terlalu cepat percaya diri, dengan mengizinkan berbagai kegiatan keagamaan dan politik di mana orang berkumpul dalam jumlah besar ketika kasus di India sempat turun ke angka di bawah 10 ribu per hari.
Pemerintah juga dituduh tidak mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kalau ada peningkatan kasus.
Sekarang kasus harian naik selama empat hari berturut-turut, dengan dalam 24 jam terakhir ada 349.691 kasus, dengan India sekarang menjadi negara dengan kasus penularan tertinggi di dunia.
Dalam sebulan terakhir saja, angka kasus setiap hari naik delapan kali lipat sementara angka kematian naik 10 kali lipat.
Setiap menit empat orang meninggal
Negeri dengan penduduk 1,3 miliar orang tersebut sekarang sudah mencatat 16,96 juta kasus, dan 192.311 kematian.
Dalam 24 jam terakhir, menurut data dari Departemen Kesehatan yang meninggal sebanyak 2.767 orang namun para pakar mengatakan jumlah sebenarnya yang meninggal mungkin lebih banyak lagi.
Para pakar mengatakan adanya varian yang lebih cepat menular, termasuk yang banyak beredar di India bernama B.1.617 juga menjadi salah satu sebab meningkatnya kasus dengan cepat.
Para dokter di Institut Kedokteran India di Delhi mengatakan sekarang ini setiap pasien COVID menularkan ke sampai 9-10 orang, sementara tahun lalu hanya menularkan ke 4 orang saja.
Di ibukota India New Delhi, diperkirakan setiap empat menit ada yang meninggal karena COVID-19.
Usaha membungkam kritik
Hari Sabtu, Twitter mematuhi permintaan India dengan mencegah setiap pemakai media sosial di India melihat lebih dari 50 cuitan yang mengkritik bagaimana pemerintah menangani pandemi.
Cuitan yang mendapat pembatasan adalah yang berasal dari pihak oposisi yang bersifat kritis terhadap PM Modi, para wartawan dan warga India biasa.
Juru bicara Twitter mengatakan mereka memiliki kuasa "untuk membatasi cuitan untuk beredar di India saja" bila perusahaan itu beranggapan bahwa isi cuitan "ilegal menurut sistem hukum yang ada".
Perusahaan itu mengatakan mengambil tindakan karena permintaan dari pemerintah dan memberitahu kepada mereka yang mendapatkan pembatasan.
Kementerian Teknologi Informasi India tidak memberikan jawaban ketika dihubungi.
Namun meski ada pembatasan, gambar-gambar mengerikan mengenai suasana rumah sakit dan tempat-tempat kremasi beredar luas di Twitter, dan juga seruan permintaan bantuan.
'Virus menelan orang seperti monster'
Rumah sakit dan para dokter sudah memasang berbagai pengumuman bahwa mereka tidak lagi mampu menangani begitu banyaknya pasien yang datang.
Banyak orang yang sekarat di jalan-jalan di luar rumah sakit di saat mereka menunggu untuk diperiksa.
Di kota Bhopal, beberapa tempat pembakaran jenazah yang biasanya hanya membakar sekitar 10 jenazah setiap hari sekarang harus mengurusi lebih dari 50.
Petugas mengatakan itupun proses berlangsung lama dengan masa tunggu beberapa jam.
Di salah satu krematorium di kota tersebut Bhadbhada Vishram Ghat, pekerja di sana mengatakan mereka melakukan kremasi terhadap lebih dari 110 jenazah hari Sabtu, meski angka resmi dari pemerintah di kota yang berpenduduk 1,8 juta jiwa itu, angka kematian karena COVID-19 disebutkan hanya 10 orang.
Dengan begitu banyak jenazah yang harus ditangani krematorium itu tidak lagi melakukan upacara keagamaan bagi perseorangan, hal yang biasanya dilakukan karena dalam kepercayaan Hindu, inilah saat di mana seseorang menjelma kembali.
"Kami membakar jenazah sesuai dengan kedatangan mereka," kata Sharma.
Petugas gali kuburan di TPU Muslim terbesar di New Delhi mengatakan sekarang lebih banyak yang dimakamkan dibandingkan tahun lalu.
"Saya khawatir kami tidak akan lagi memiliki lahan yang cukup dalam waktu dekat," kata Mohammad Shameem.
Thailand khawatirkan gelombang ketiga
Sementara itu pihak berwenang Thailand memperketat pembatasan pergerakan warga dalam usaha memerangi apa yang dikhawatirkan bisa menjadi gelombang ketiga penularan COVID-19 di sana.
Meski Thailand relatif berhasil menghentikan penyebaran virus tahun lalu, namun sekarang penularan COVID-19 lewat varian baru B.1.1.7 sudah menyebabkan adanya 24 ribu kasus dan 46 kematian dalam waktu 25 hari saja.
Menurut juru bicara gugus kerja COVID-19 pemerintah Thailand, Taweesin Wisanayothin, pemerintah akan mengurangi pemberian izin perjalanan bagi warga asing yang berasal dari India berkenaan dengan wabah varian B.1.617 yang sedang terjadi di India sekarang ini.
"Bagi warga asing dari India yang memasuki Thailand kami akan mengurangi jumlahnya," katanya namun menambahkan bahwa 131 warga Thailand di India yang sudah mendaftar untuk bisa pulang di bulan Mei tetap akan diizinkan masuk.
Menurut seorang pejabat Departemen Kesehatan, masa karantina yang sebelumnya 10 hari sekarang diperpanjang menjadi 14 hari sampai situasinya membaik.
Thailand melaporkan adanya 2.438 kasus baru dan 11 kematian hari Minggu, dua hari berturut-turut dengan jumlah kasus dan kematian yang meningkat.
Beberapa langkah yang diambil pemerintah di akhir pekan adalah penutupan beberapa tempat umum di ibukota Bangkok termasuk taman, gym, bioskop dan tempat penitipan anak dari tanggal 26 April sampai 9 Mei.
Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha juga mengatakan di Facebook bahwa gubernur akan boleh menutup tempat-tempat umum dan menerapkan pembatasan pergerakan orang bila diperlukan guna menghentikan penyebaran virus.
Peningkatan kasus ini menimbulka kekhawatiran tersedianya tempat di rumah sakit karena kebijakan pemerintah Thailand saat ini adalah merawat siapa saja yang positif sekarang ini, bahkan yang tidak memiliki gejala sama sekali.
Pejabat kesehatan Thailand mengatakan saat ini tersedia sekitar 20 ribu ranjang rumah sakit untuk menampung.
Sejauh ini di Thailand keseluruhan ada 55.460 kasus dengan 140 kematian.
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari berbagai artikel ABC News.
ABC/wires
Ikuti Whatsapp Channel Republika
