REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dan Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez pada Kamis (24/6)meresmikan Kedutaan Besar Honduras di Yerusalem Barat. Kedutaan itu menjadi misi diplomatik ketiga di kota itu setelah Amerika Serikat dan Guatemala.
Dalam sebuah pernyataan, Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa Bennett menerima Hernandez di kediamannya di Yerusalem Barat. Keduanya sempat mengadakan pertemuan tertutup yang dilanjutkan dengan rapat kerja yang dihadiri pejabat Honduras dan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid.
Kedua negara menandatangani nota kesepahaman mengenai proyek-proyek di bidang pertanian, pengelolaan sumber daya air, kesehatan dan pendidikan, serta berbagi inovasi ilmiah.
"Di bawah kepemimpinan Anda, Honduras konsisten berdiri di samping Israel di lembaga-lembaga internasional," kata Bennet kepada presiden Honduras.
Dalam pertemuan itu, Bennett mengungkapkan kebijakannya terkait Jalur Gaza.
"Segalanya akan berbeda mulai sekarang, khususnya untuk Gaza. Aturan yang kami buat sederhana, tergantung tindakan mereka akan membuat lebih dekat kepada kami atau mendorong mereka menjauh dari kami," kata PM Israel.
Sementara itu, faksi-faksi Palestina mendesak pencabutan blokade di Gaza dan memungkinkan pembangunan kembali Jalur Gaza yang dihuni lebih dari dua juta warga Palestina.
Israel menolak untuk mengizinkan rekonstruksi, sebelum Hamas membebaskan empat warga Israel, termasuk dua tentara, yang ditahan di Gaza.
Kelompok perlawanan Palestina menolak proposal itu dan menuntut penyelesaian kesepakatan "pertukaran tahanan".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
