REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton, mengatakan, militer Australia berhasil melacak kapal intelijen China di lepas pantai Australia Barat. Dutton menggambarkannya sebagai "tindakan agresi" oleh Beijing.
"Saya pikir itu adalah tindakan agresi. Terutama karena itu telah datang begitu jauh ke selatan. Australia telah melacak kapal mata-mata selama seminggu terakhir ini," kata Dutton.
Sebelumnya, Duta Besar China untuk Australia, Xiao Qian, mengatakan, keterlibatan Beijing dengan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan tidak menimbulkan ancaman bagi Australia. Pernyataan Xiao menanggapi kekhawatiran bahwa Beijing akan membangun pijakan militer di Kepulauan Solomon.
Dalam sebuah opini di sebuah surat kabar yang diterbitkan, Kamis (12/5), Xiao berusaha meyakinkan Australia bahwa kerja sama China dengan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan tidak akan mengancam keamanan. Opini ini terbit bersamaan dengan munculnya laporan rencana perjalanan delegasi tingkat tinggi China ke Kepulauan Solomon, setelah menandatangani pakta keamanan bilateral.
“Kerja sama antara China dan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan kondusif bagi kesejahteraan rakyat di kedua sisi, kemakmuran dan stabilitas regional, serta sama sekali tidak akan mengancam keamanan Australia,” tulis Xiao dalam The Australian Financial Review.
“Kebangkitan China seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman bagi Australia,” tulis Xiao, yang tidak menyebutkan secara spesifik Kepulauan Solomon atau pakta keamanan.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison, mengatakan, campur tangan pemerintah China di Pasifik pasti memiliki konsekuensi. "Saya pikir itu konsekuensi yang besar. Saya mendukung kepentingan nasional Australia, bukan pandangan Pemerintah China tentang apa itu kepentingan nasional, apakah itu di Australia atau di seluruh Pasifik, dan itulah mengapa saya selalu mengambil sikap yang sangat kuat mengenai hal ini,” ujar Morrison.
Australia dan sekutunya termasuk Amerika Serikat khawatir pakta keamanan China dan Kepulauan Solomon akan mengancam stabilitas. Dengan pakta keamanan tersebut, China dapat mendirikan pangkalan angkatan laut dengan jarak kurang dari 2.000 kilometer di lepas pantai timur laut Australia.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare telah menyatakan bahwa, tidak akan ada pangkalan militer China di negaranya. Sementara China juga telah membantah akan mendirikan pangkalan militer di Kepulauan Solomon.
Menteri Luar Negeri China, Wang Yi berencana melakukan perjalanan ke Kepulauan Solomon. Kementerian Luar Negeri China sejauh ini belum memberikan komentar terkait rencana perjalanan Wang. Namun aggota parlemen oposisi Kepulauan Solomon dan ketua komite hubungan luar negeri parlemen, Peter Kenilorea, mengatakan, kunjungan itu dapat dilakukan akhir pekan depan.
Dalam pidatonya pada Rabu (11/5), Wakil Perdana Menteri Australia, Barnaby Joyce menuduh China mengikuti jalur strategis serupa dengan Jepang, ketika mulai membangun lapangan terbang di Kepulauan Solomon selama Perang Dunia II. Lapangan terbang yang dibangun Jepang mengancam keamanan Amerika Serikat dan Australia. Lapangan terbang tersebut menjadi target Pertempuran Guadalcanal, atau serangan darat besar pertama AS terhadap pasukan Jepang.
“Keinginan mereka (China) untuk memiliki pangkalan militer sangat jelas. Mereka memulai proses dengan mengepung Australia dan ada keinginan untuk mengintimidasi Australia,” kata Joyce.
Australia memiliki pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon. Pada November tahun lalu, Australia mengirim pasukan polisi penjaga perdamaian ke Ibu Kota, Honiara, setelah terjadi kerusuhan sipil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
