REPUBLIKA.CO.ID, AMSTERDAM – Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat (17/3/2023).
Badan ini menuduh pemimpin Rusia mendeportasi paksa anak-anak Ukraina dan tindakan tersebut adalah kejahatan perang.
Pengumuman tersebut memicu tanggapan marah dari Moskow. Juru bicara Istana Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, Rusia menemukan sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh ICC bersifat eterlaluan dan tidak dapat diterima. Dia mengatakan, setiap keputusan pengadilan telah batal dan tidak berlaku sehubungan dengan Rusia, seperti Amerika Serikat (AS), dan Cina, bukan anggota ICC.
"Yankees, lepas tangan Putin!" tulis Ketua parlemen Vyacheslav Volodin, sekutu dekat presiden di Telegram.
"Kami menganggap setiap serangan terhadap Presiden Federasi Rusia sebagai agresi terhadap negara kami," katanya.
Pengadilan juga mengeluarkan surat perintah untuk Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova atas tuduhan yang sama.
Jaksa ICC Karim Khan mulai menyelidiki kemungkinan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di Ukraina setahun yang lalu.
Dia mengatakan dia melihat dugaan kejahatan terhadap anak-anak dan penargetan infrastruktur sipil.
Putin adalah presiden ketiga yang telah dikeluarkan surat perintah penangkapan oleh ICC. Kemungkinan tidak akan diadili dalam waktu dekat.
Tapi surat perintah itu berarti pemimpin Kremlin ini dapat ditangkap dan dikirim ke Den Haag jika dia bepergian ke negara anggota ICC mana pun.
"Ini membuat Putin menjadi paria. Jika dia bepergian, dia berisiko ditangkap. Ini tidak akan pernah hilang. Rusia tidak dapat memperoleh keringanan sanksi tanpa mematuhi surat perintah," kata mantan duta besar Amerika Serikat untuk kejahatan perang Stephen Rapp.
Warga ibu kota Rusia menyatakan ketidakpercayaannya atas berita tersebut. "Putin! Tidak ada yang akan menangkapnya," kata seorang pria yang hanya menyebut namanya sebagai Daniil.
Rusia tidak menyembunyikan kegiatan yang membawa ribuan anak Ukraina ke Rusia. Namun Moskow menampilkannya sebagai kampanye kemanusiaan untuk melindungi anak yatim piatu dan anak-anak terlantar di zona konflik.
Baca juga: Perang Mahadahsyat akan Terjadi Jelang Turunnya Nabi Isa Pertanda Kiamat Besar?
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan, langkah itu akan mengarah pada pertanggungjawaban bersejarah. Dia menyatakan bahwa deportasi merupakan kebijakan kejahatan negara yang dimulai tepat oleh pejabat tinggi Moskow
Pasukan Moskow telah dituduh melakukan berbagai pelanggaran selama invasi ke tetangganya. Sebelumnya badan investigasi mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pekan ini menggambarkan tentara membuat anak-anak menonton orang yang dicintai diperkosa.
Moskow telah berulang kali membantah tuduhan bahwa pasukannya telah melakukan kekejaman selama operasi militer khusus.
Berita tentang surat perintah penangkapan datang menjelang kunjungan kenegaraan yang direncanakan minggu depan oleh Presiden Cina Xi Jinping ke Rusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
