REPUBLIKA.CO.ID,SEOUL--Korea Selatan, Senin mengatakan pihaknya menangguhkan dana bagi pertukaran tingkat pemerintah dengan Korea Utara di tengah-tengah meningkatnya ketegangan menyangkut tenggelamnya sebuah kapal perang Seoul dan masalah-masalah lain. Kementerian unifikasi, yang menangani hubungan lintas perbatasan, mengatakan pihaknya meminta 10 kementerian dan organisasi-organisasi lainnya menangguhkan pengeluaran dana itu.
Hubungan kedua negara memburuk sejak meledak dan tenggelamnya sebuah kapal perang jenis korvet berbobot mati 1.200 ton dekat perbatasan antar Korea yang disengketakan pada 26 Maret yang menewaskan 46 pelaut. Dugan meningkat sebuah torpedo Korea Utara (Korut) adalah penyebabb insiden itu. Sabtu malam Korea Selatan (Korsel) melepaskan tembakan peringatan setelah dua kapal patroli Korut melintasi garis perbatasan di Laut Kuning sebelum akhirnya mundur.
Hubuguan semakin tegang, Korut bulan lalu menyita atau menolak akses bagi asset-asset Korsel di daerah wisata bersama di perbatasan timurnya. Korut marah pada penolakan Seoul untuk memulih kembali kunjungan lintas perbatasan di lokasi itu. Dan pada hari Minggu militer Korut mengancam akan melarang warga Korsel melintasi perbatasan darat dan melakukan tindakan-tindakan "penting" jika selebaran-selebaran yang mengecam rezimnya tiba dari Korsel.
Setiap penutupan perbatasan akan memberikan pukulan berat bagi kawasan industri bersama di Kaesong persis utara perbatasan itu. Satu penyelidikan multinasional atas tenggelamnya kapal itu akan dilaporkan hari Kamis. Pemerintah akan memberikan penjelasan kepada China, Rusia dan Jepang mengenai hasil-hasil itu sehari sebelumnya, kata kantor berita Yonhap mengutip satu sumber.
Segera setelah pengumuman itu,kata sumber itu, Seoul akan mengirim sepucuk surat kepada ketua Dewan Keamanan PBB, langkah pertama dalam mengusahakan hukuman oleh badan dunia itu terhadap siapa yang bertanggung jawab. Juru bicara kementerian luar negeri Kim Yong Sun mengkonfirmasikan bahwa "negara-negara terkait" akan diberikan penjelasan terlebih dulu tentang hasil-hasil penyelidikan itu. "Ini perlu agar hasil kami diakui oleh masyarakat internasional sebagai obyektif dan persuasif."
Laporan-laporan media mengatakan Korsel juga akan mempertimbangkan penghentian perdagangan dengan Korut dan kementerian pertahanan mengatakan pihaknya mungkin memulai kembali siaran-siaran pengeras suara anti Pyongyang di seberang perbatasan itu. Pekan lalu kementerian unifikasi mendesak perusahaan-perusahaan Korsel menahan diri untuk tidak menandatangani perjanjian-perjanjian baru atau memasok sumber-sumber alam ke Korut.
Militer Korut memperingatkan bahwa akan terjadi "konsekuensi-konsekuensi bencana besar" jika Korsel memulai kembali siaran itu. Pada hari Senin kementerian unifikasi mengatakan adalah keliru mengkaitkan perlintasan perbatasan dengan peluncuran selebaran propagada oleh kelompok-kelompok swasta.
Kementerian itu mengatakan tidak ada kekuasaan hukum untuk mencegah kelompok-kelompok itu mengirim pesan yang diterbangkan oleh balon-balon raksasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika