REPUBLIKA.CO.ID,NEW DELHI--India menyatakan penolakannya untuk pemberlakuan "zona larangan terbang" atau penggunaan kekuatan militer guna mengakhiri perang sipil di Libya, menyusul rencana Barat untuk melakukan hal tersebut. Sekretaris urusan Luar Negeri India, Nirupama Rao, dalam sebuah wawancara kepada The Hindu, Kamis, mengatakan sikap India senada dengan sejumlah negara berkembang lainnya, seperti halnya sikap negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India dan Cina).

Namun, India belum memutuskan apakah akan abstain atau menentang sebuah resolusi bila isu tersebut dibawa ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa. "New Delhi akan memilih untuk berdiskusi dengan negara-negara sahabat baru kemudian membuat keputusan," kata Rao.

Sekretaris Luar Negeri tersebut mengatakan bahwa India, seperti halnya negara-negara sahabat di Dewan Keamanan PBB, menolak untuk membawa Libya ke Pengadilan Kriminal Internasional, sebuah aspek utama yang disepakati secara mutlak dalam resolusi pekan lalu. Namun permohonan yang bersemangat dari Utusan Permanen Libya mempengaruhi pertimbangan dan India akhirnya sepkat dengan konsensus, setelah menyampaikan pesannya.

Rao juga mengungkapkan bahwa pemberlakuan sejumlah sanksi akan menyertai penggunaan kekerasan seperti tertulis dalam rancangan asli resolusi yang diajukan negara Barat. Namun India, bersama dengan Cina dan negara lainnya, menolak langkah tersebut dan menghasilkan konsensus yang membentuk pasal 41, sehingga sanksi diberlakukan secara parsial namun tanpa penggunaan kekuatan militer.

Ikuti Whatsapp Channel Republika