CANBERRA -- Agenda Australia di Dewan Keamanan PBB masih belum jelas menyusul pengumuman penundaan Pemilu Australia. Penundaan ini menyebabkan tidak pasti apakah Kevin Rudd akan hadir dalam pertemuan kunci pemimpin dunia September mendatang.
Seperti diketahui 1 September nanti, Australia akan memulai tugasnya selama satu bulan sebagai Kepala Dewan Keamanan PBB. Dan sudah menjadi kebiasaan sebagai Kepala Dewan Keamanan PBB, negara yang menjabat diberi kesempatan untuk menentukan agenda dan mendorong isu keamanan dunia. Namun hingga belum jelas apakah Kevin Rudd akan terpilih kembali dalam pemilu mendatang dan berhak terbang ke New York mewakili Australia dalam forum Dewan Keamanan PBB.
Forum yang akan digelar September mendatang selain akan membahas agenda keamanan global juga akan memilih pemimpin PBB, mengingat seluruh perdana menteri dan presiden dari negara-negara anggota PBB akan hadir. Karenanya acara itu memberikan bonus ganda dalam hal diplomasi, dan sangat mengejutkan jika Kevin Rudd tidak mau hadir dalam acara tersebut.
Kantor Perdana Menteri mengatakan rencana lawatan ke forum dunia itu akan disusun kemudian dan itu menjadi hal yang normal. Pemilu bisa melemahkan kebijakan luar negeri.
Penundaan pemilu ini dinilai sebagai keputusan yang bisa mengacaukan misi diplomatik Australia. Penanggungjawab birokrasi pra pemilu hanya memberi sedikit kesempatan untuk menyampaikan agenda kunci misi diplomatik Australia di New York tanpa dukungan yang berarti dari pemerintah untuk menyuarakan misi tersebut.
Padahal Australia belum pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB sejak 30 tahun. Australia menjadi salah satu anggota tidak tetap dalam Badan Keamanan PBB Januari lalu dan mengepalai komite Taliban, Alqaeda dan Iran.
Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr mengatakan Australia memainkan peranan penting. "Penunjukan ini mencerminkan prestasi kita diantara anggota Badan Keamanan PBB,” kata Senator Carr.
"Kita dilihat memiliki komitmen dan sumber daya untuk menjalankan penilaian yang efektif dalam menjalankan rezim pemberi sanksi internasional yang kritis bagi keamanan Timur Tengah dan global.”
Australia juga dikenal sebagai pendukung kebijakan PBB terkait tanggung jawab Afghanistan, yang berarti Australia akan menyusun kesepakatan pencapaian Badan Keamanan PBB ketika mengevaluasi keterlibatan PBB pasca ketidakhadiran pasukan asing di Afghanistan.
Kevin Rudd sebelumnya telah menyuarakan kampanye PBB dan meluncurkan rencana Australia meraih kursi di Badan Keamanan PBB. Ketika itu oposisi mengkritik langkah Australia ini terlalu mahal dan Australia terlambat masuk dalam persaingan meraih kursi di Badan Keamanan PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
