REPUBLIKA.CO.ID,MELBOURNE -- PM Tony Abbott dan Pemimpin Oposisi Bill Shorten menolak sejumlah poin yang diusulkan pemuka warga Aborigin terkait rencana referendum untuk mengakui hak-hak aborigin dalam konstitusi negara itu.
Tokoh aborigin Noel Pearson dan Patrick Dodson mengemukakan hal itu dalam Garma Festival yang merupakan salah satu festival aborigin terpenting, Ahad (2/8).
"Usulan yang diajukan pemimpin aborigin kepada perdana menteri dan pemimpin oposisi ditolak," kata Dodson.
Usulan itu mencakup poin yang akan memungkinkan warga aborigin memiliki satu suara yang disepakati bersama dalam perubahan konstitusi. Caranya, melalui konvensi di antara komunitas aborigin sendiri.
Kini dua kutub politik di Australia memang telah menyatakan perlunya melakukan referendum bagi pengakuan hak-hak aborigin dalam konstitusi yang diperkirakan berlangsung pada tahun 2017 mendatang.
Di sisi lain, kalangan warga aborigin sendiri kini mempersiapkan sejumlah usulan terkait pelaksanaan referendum itu. Pearson menambahkan, usulan alternatif yang disampaikan perdana menteri "tidak sejalan dengan usulan kami".
Namun ia meminta masyarakat aborigin tidak putus harapan terkait hal ini.
Mick Gooda dari Komisi Keadilan Sosial bagi warga Aborigin dan Torres Strait Islander, dalam forum itu juga mengaku kecewa atas penolakan kedua pemimpin Australia terhadap usulan tersebut.
Hal senada dikemukakan Professor Marcia Langton yang menyoroti kurangnya kepemimpinan yang ditunjukkan PM Abbott.
Menurut Prof Langton, masih ada basis pemilih Partai Liberal dan Partai Nasional yang kini merupakan koalisi pemerintah, yang tidak akan pernah mengerti perjuangan warga aborigin.
Pembicara lainnya Senator Nova Peris menegaskan, jika usulan untuk mengadakan konvensi di kalangan warga aborigin tidak disetujui, maka "kita hanya membuang-buang waktu".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
