REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Belasan taksi berjalan perlahan di jalanan kota Melbourne menuju ke arah gedung parlemen negara bagian Victoria, setelah sebelumnya menutup jembatan utama Bolte Bridge sebagai tindak protes bagi perubahan peraturan mengenai taksi yang dilakukan pemerintah.
Taksi ini memulai protes mereka dengan memadati jembatan Bolte dan bergerak perlahan, dan kemudian berhenti di bagian tertinggi dari jembatan utama yang membelah sungai Yarra dan jalur utama yang menghubungkan wilayah utara dan barat Melbourne.
Mereka kemudian bergerak ke pusat kota ke Spring St, guna bergabung dengan pengunjuk rasa lain di depan Gedung Parlemen. Kelompok ini meninggalkan mobil mereka di tengah jalan dan berjalan kaki ke kantor Menteri Utama Victoria Daniel Andrews, dan menyerukan agar keluar guna menemui mereka.
Para pengemudi taksi dan keluarga mereka marah atas langkah pemerintah mengizinkan jasa layanan uber, penetapan biaya tambahan dua dolar AS untuk perjalanan menggunakan taksi dan mobil sewaan, dan pencabutan perlunya izin lisensi pengemudi taksi yang berlaku sekarang.
Asosiasi Pengemudi Taksi Victoria menyebut langkah penetapan biaya tambahan 'tidak cocok' dan bukan cara terbaik untuk industri taksi guna mengizinkan Uber beroperasi. Pengemudi taksi Sandy Spanos mengatakan mereka tidak memiliki opsi lain kecuali melakukan protes.
"Bila pemerintah ingin mengubah ketentuan, boleh-boleh saja, namun harus mempertimbangkan mereka yang terkena dampaknya, yaitu kami sebagai orang tua," katanya.
"Saya seorang ibu, nenek, dan seorang istri. Saya tidak ingin menjadi pegiat, namun pemerintah memaksa kami melakukan hal ini."
Perubahan izin lisensi berdampak besar
Perubahan izin lisensi juga tidak mendapat dukungan dari kalangan pengemudi taksi. Pemerintah berencana membeli kembali lisensi sebesar 100 ribu dolar AS (sekitar Rp 1 miliar) untuk yang pertama dan 50 ribu dolar AS untuk yang kedua.
Mereka yang memiliki lisensi lebih dari dua tidak akan mendapt kompensasi bagi lisensi ketiga dan seterusnya. Asosiasi mengatakan kompensasi untuk lisensi itu paling kurang harus bernilai 250 ribu dolar AS.
Di Victoria dan di tempat lain sejauh ini, para pengemudi taksi harus memiliki lisensi untuk menjadi sopir. Biasanya sebelum lisensi didapatkan mereka harus menjalani serangkaian ujian terlebih dahulu.
Ketika pengumuman adanya penghapusan lisensi, pemerintah negara bagian Victoria mengatakan ini akan memberikan kesempatan yang serupa kepada semua orang, dimana tidak lagi diperlukan lisensi untuk boleh membawa penumpang dalam kendaraan mereka.
Pemerintah mengatakan ini akan memberikan pilihan lebih banhyak dan jasa yang lebih berkualitas bagi konsumen. Linda De Melis dari perusahaan Victorian Taxi and Hire Car Families mengatakan keluarganya sudah menjalani bisnis ini selama 50 tahun dan memiliki enam lisensi.
Dia mengatakan kepada ABC Radio Melbourne, kompensasi yang ditawarkan pemerintah tidak memadai.
ABC News: Darren Reichard
"Kami tidak menentang perubahan, pemerintah boleh saja membongkar industri ini, namun kami sebagai pemegang lisensi tidak harus menjadi korban." kata De Melis.
"Pemerintah mengambil kembali lisensi ini tanpa bayaran, padahal lisensi ini adalah aset kami, kami mendapat penghasilan darinya, ada yang berutang untuk mendapatkan lisensi."
"Ketika lisensi untuk memancing dibatalkan, para nelayan mendapat kompensasi uang untuk lisensi mereka. Akhirnya itu dibatalkan. Ini yang kami minta."
"Kami dalam keadaan sekarang, ada orang yang kehilangan rumah mereka. Karena itulah yang menyebabkan kami protes hari ini."
Diterjemahkan pukul 13:45 AEST 13/2/2017 oleh Sastra Wijaya dan simak beritanya dalam bahasa Inggris di sini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
