REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Mantan perdana menteri Australia Kevin Rudd mendesak partainya, Partai Buruh untuk secara resmi mengakui negara Palestina sebelum pemilu berikutnya di Australia. Seruan itu muncul bersamaan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Australia selama tiga hari, kunjungan pertama yang pernah dilakukan seorang pemimpin Israel.
Rudd mengatakan hal tersebut dalam wawancara dengan Program Radio AM ABC, menjelang kedatangan Netanyahu, Rabu (22/2). "Saya adalah pendukung keberadaan negara Israel. Namun ini tidak berarti saya pendukung kebijakan Benjamin Netanyahu, keduanya berbeda," katanya.
Rudd sudah menyampaikan pandangan pribadinya mengenai pengakuan terhadap negara Palestina minggu lalu menjelang kedatangan Netanyahu, dan sekarang mengatakan Partai Buruh harus meninggalkan posisi sebelumnya yang mendukung solusi dua negara bagi masalah di Israel dan Palestina.
"Saya percaya ini harus diubah di konprensi Partai Buruh berikutnya," katanya.
Rudd mengatakan pembangunan kembali pemukiman Israel di kawasan Tepi Barat yang masih dipersengketakan menjadi alasan bagi perubahan pandangannya dalam mengakui keberadaan negara Palestina. "Ini memang jadi masalah bagi kepemimpinan partai Buruh sekarang ini, karena adanya perkembangan terbaru di dalam Israel dan juga di Amerika Serikat." kata Rudd merujuk mengenai kebingungan baru-baru ini berkenaan dengan posisi Presiden AS Donald Trump mengenai pemukiman Tepi Barat.
Ketua Partai Buruh yang sekarang menjadi Oposisi Bill Shorten diharapkan akan menegaskan posisi partainya mengenai solusi dua negara ketika dia bertemu dengan Netanyahu pekan ini. Perubahan sikap mendadak dengan mengakui negara Palestina bisa menjadi masalah bagi Bill Shorten, karena ada beberapa faksi di dalam Partai Buruh yang sangat mendukung Israel.
Salah seorangnya adalah anggota parlemen Michael Danby, yang mengatakan pandangan Rudd dan mantan perdana menteri Bob Hawke yang baru-baru ini juga menyerukan pengakuan negara Palestina, adalah hal yang keliru.
"Saya kira pendapat Kevin salah," katanya.
Danby mengatakan pengakuan negara Palestina berpotensi mengganggu kemungkinan pembicaraan damai, namun Kevin Rudd menolak pendapat tersebut. "Danby hanya seorang dari sekitar 100 anggota parlemen dari Partai Buruh. Namun saya juga adalah anggora Partai Buruh dan saya memiliki hak menyampaikan pendapat saya," kata Rudd.
Diterjemahkan pukul 12:25 AEST 22/2/2017 oleh Sastra Wijaya dan simak beritanya dalam bahasa Inggris di sini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
