REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Pemerintah Australia mengumumkan akan membangun kabel telekomunikasi bawah laut baru dari Australia ke Papua Nugini.
Hal itu terungkap saat Perdana Menteri kedua negara bertemu di sela-sela KTT APEC yang sedang berlangsung di Vietnam.
Pemerintah Australia juga menyatakan pihaknya melakukan "pembicaraan yang hampir final" dengan Kepulauan Solomon untuk membangun kabel bawah laut serupa.
Keputusan Australia tersebut memicu keraguan atas nasib kesepakatan Pemerintah Kepulauan Solomon dengan perusahaan Huawei dari China, yang pada Juli 2017 mengumumkan telah menandatangani kontrak pembangunan kabel bawah laut dari Sydney ke Honiara.
Perdana Menteri Solomon Manasseh Sogovare menyatakan dukungannya bagi kesepakatan dengan Australia ini, namun pengaruh politiknya bisa menurun setelah pemilihan perdana menteri baru pada hari Rabu.
Kemungkinan bahwa perusahaan Huawei membangun jaringan komunikasi Australia memicu keheranan di dalam negeri Australia, karena perusahaan tersebut telah dilarang ikut tender Jaringan Broadband Nasional NBN pada tahun 2012 akibat isu keamanan.
Direktur Program Kepulauan Pasifik pada Lowy Institute, Jonathan Pryke, mengatakan keputusan membangun kabel tersebut merupakan cara Australia mempertahankan kehadirannya di Pasifik dan membendung pengaruh China yang kian meningkat di kawasan itu.
Supplied: TeleGeography
"Ada sejumlah masalah keamanan yang sangat ketat di seputar jaringan kabel ini," kata Pryke.
"Kita melihat di Kepulauan Solomon beberapa bulan lalu Huawei mengumumkan bahwa mereka akan membangun sebuah kabel dari Kepulauan Solomon ke jaringan kabel Australia," jelasnya.
"Hal itu menimbulkan sejumlah isu keamanan nasional yang sangat signifikan bagi Australia," tambah Pryke.
"Adanya perusahaan milik negara dari China yang terhubung dengan infrastruktur domestik penting sangat tidak mengenakkan bagi Pemerintah Australia," ujarnya.
Namun Pryke mengatakan tidak percaya Papua Nugini atau Kepulauan Solomon akan banyak mempertimbangkan kepentingan nasional Australia dalam membuat keputusan mereka.
"Mereka semata-mata menginginkan kabel ini demi keuntungan sektor swasta dan ekonominya," katanya.
Coutesy/ADB
Kalangan aktivis anti korupsi menyambut baik kabar bahwa perusahaan Australia bisa menggantikan perusahaan Cina untuk membangun kabel antara Australia dan Kepulauan Solomon.
"Tidak ada tender terbuka tapi Huawei yang mendapatkannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang pengelolaannya," kata Robert Iroga dari Solomon Islands Business Magazine.
Direktur eksekutif Transparency Solomon Islands, Ruth Liloqula, menambahkan adanya kekhawatiran mengenai pengaruh perusahaan China di Pasifik.
"Ada tuduhan bahwa mereka memberikan suap untuk memastikan permohonan mereka dan hal-hal lainnya diutamakan," katanya.
Mempercepat Internet di PNG
Pemerintah Australia mengatakan sedang mendiskusikan dengan spesialis infrastruktur telekomunikasi yang berpengalaman di negara ini mengenai pembangunan jaringan kabel antara Australia dan PNG.
Dikatakan bahwa kabel tersebut akan memberikan perbaikan signifikan bagi keandalan dan kualitas internet di PNG.
"Dukungan perusahaan Australia untuk proyek ini mencerminkan hubungan kami yang kuat dengan Papua Nugini, dan keinginan kami membangun kemitraan ekonomi yang lebih dekat lagi di abad ke-21," demikian disebutkan dalam pernyataan dari kantor PM Malcolm Turnbull.
Proyek ini dijadwalkan akan terealisasi menjelang pertemuan puncak APEC yang akan diselenggarakan di PNG pada bulan November 2018.
"(Proyek ini) sangat penting bagi pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung," kata Perdana Menteri PNG Peter O'Neill dalam sebuah pernyataan.
"Kita terus memperluas penggunaan internet di bidang pendidikan, serta penerapan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan," tambahnya.
Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel berbahasa Inggris di sini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
