Senin, 15 Safar 1441 / 14 Oktober 2019

Senin, 15 Safar 1441 / 14 Oktober 2019

Partai Buruh: Keputusan Australia Soal Israel Berisiko

Sabtu 15 Des 2018 14:50 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Friska Yolanda

Bendera Australia.

Bendera Australia.

Foto: abc
Langkah itu dinilai akan menutup pintu perdamaian.

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri Australia Scott Morisson mengumumkan keputusan resmi pemerintahan Australia pada Sabtu (15/12) yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Langkah tersebut diputuskan setelah berbulan-bulan pemerintah Australia  mempertimbangkannya.

"Australia kini mengakui Yerusalem Barat sebagai pusat Knesset (badan legislatif Israel) dan Yerusalem Barat adalah ibu kota Israel," kata Morrison kepada hadirin di The Sydney Institute seperti dikutip laman 9News edisi Sabtu.

Sementara pemerintah Australia akan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, hanya setelah penyelesaian yang tercapai pada solusi dua negara. Morrison pun mengatakan, kedutaan Australia tidak akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat sampai waktu yang ditentukan.

Meskipun pemerintah menunda memindahkan kedutaan, Morrison akan membentuk kantor pertahanan dan perdagangan di Yerusalem. "Kami juga akan mulai mencari tempat yang tepat untuk kedutaan," ujarnya.

Pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Bill Shorten menilai, langkah pemerintah yang mengubah kebijakan luar negeri tanpa memindahkan kedutaan Australia, sebagai 'pemecatan yang memalukan'. Menurutnya pengumuman tersebut terkesan terburu-buru.

Shorten mengatakan, pengumuman pemerintah menjelang pemilihan-Wentworth pada Oktober lalu, yang mana sejumlah besar pemilih adalah Yahudi, merupakan hal yang berisiko dan bodoh.

"Yang saya khawatirkan adalah Morrison menempatkan kepentingan politiknya di depan kepentingan nasional kita," kata Shorten kepada wartawan di Adelaide.

Menurutnya, Morrison melayangkan ide pergeseran kedutaan pada hari-hari terakhir kampanye pemilihan-Wentworth, di mana lebih dari 12 persen pemilih adalah orang Yahudi. Pertimbangan Morrison pun memicu reaksi keras dari Indonesia dan Malaysia. 

Kedua negara mengancam kesepakatan perdagangan bebas yang kini telah tertunda, meskipun pemerintah Morrison bersikeras penundaan itu karena alasan lain. Menyusul komentar pemilihan pra-Wentworth, Malaysia memperingatkan pemindahan kedutaan yang dapat memicu terorisme.

Sementara itu, juru bicara urusan Hubungan Internasional di Partai Buruh, Senator Penny Wong mengatakan, keputusan untuk mempertahankan kedutaan Australia di Tel Aviv membuktikan bahwa permintaan pra pemilihan perdana menteri adalah taktik sinis untuk mencoba berpura-pura bahwa ia telah mengubah posisi untuk memilih di Wentworth.

Kelompok masyarakat telah menanggapi pengumuman Morrison tersebut. Jaringan Advokasi Palestina Australia mengatakan mereka kecewa keputusan Morrison. Menurut mereka langkah itu akan menutup pintu perdamaian.

"Karena Israel mengklaim kedaulatan eksklusif atas seluruh Yerusalem dan menolak untuk mematuhi resolusi PBB yang menyerukannya mundur dari Yerusalem Timur yang diduduki, kami tidak dapat memberi mereka keluwesan, sikap," kata presiden kelompok itu, Bishop George Browning.

<!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/share/clipdata_181215_144308_621.sdoc-->

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA