REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton telah mengusulkan adanya daftar penjahat seksual terhadap anak-anak yang berlaku secara nasional. Para nama dan foto para pelanggar akan ditampilkan dan bisa dilihat oleh umum.
Peter Dutton telah mengirimkan surat kepada semua pemerintah negara bagian di Australia untuk mendesak mereka guna mendukung usulan tersebut. Ia mengatakan para orang tua akan mengetahui apakah ada penjahat seksual yang hidup di sekitar mereka.
"Mengurangi ancaman eksploitasi terhadap anak-anak adalah prioritas utama saya sebagai Menteri Dalam Negeri." kata Dutton hari Rabu (9/1).
"Saya selalu berjuang untuk melindungi anak-anak dan inilah perjuangan yang harus kita menangkan."
Rincian yang bisa dimasukkan dalam daftar penjahat seksual anak-anak itu di situs bisa termasuk nama pelaku, tanggal lahir, foto, apa yang pernah mereka lakukan, dan lokasi tempat tinggal misalnya kode pos. Data-data ini harus dikumpulkan oleh pemerintah negara bagian, dan itulah mengapa pemerintah Federal Australia memerlukan bantuan mereka.
Di negara bagian Australia Barat saat ini, warga bisa melakukan pencarian untuk mengetahui apakah penjahat berbahaya yang kemungkinan melakukan pelanggaran lagi tinggal di sekitar pemukiman mereka.
Menteri Peter Dutton mengatakan sudah ada beberapa aturan yang memungkinkan munculnya informasi mengenai pedofil yang sudah dibebaskan. Namun sistem yang berlaku secara nasional akan bisa membuat warga lebih sadar akan keberadaan mereka.
"Ini juga akan memberi faktor penjera besar bagi pelaku dan memastikan orang tua akan mengetahui apakah ada penjahat seksual anak-anak yang bisa membahayakan kehidupan keluarga mereka." kata Dutton.
Masih belum jelas apakah semua penjahat seksual anak-anak akan dimasukkan ke dalam daftar ataukah hanya pelaku beberapa pelanggaran saja. Pelaku yang berusia di bawah 18 tahun tidak akan dimasukkan ke dalam daftar tersebut.
Senator Derryn Hinch yang dulunya bekerja sebagai penyiar televisi di Australia sudah lama mendukung dan melakukan kampanye mendukung daftar nasional pelaku kejahatan seksual ini.
"Saya sekarang bisa meninggalkan dunia ini dengan senang hati, inilah satu-satunya alasan mengapa saya masuk ke dunia politik." kata Hinch mengenai rencana Menteri Dutton tersebut.
Dia mengatakan peraturan baru ini nantinya sebaiknya disebut Daniel's Law (UU Daniel). Nama itu merujuk kepada seorang remaja 13 tahun asal Queensland Daniel Morcombe yang diculik dan dibunuh oleh pelaku kejahatan seksual Brett Cowan pada 2013.
Walau menyambut baik, Hinch yang berasal dari Justice Party (Partai Keadilan) itu mengatakan daftar harus juga berisi alamat dari pelaku.
"Bila anda memperkosa seorang anak, anda harus kehilangan hak-hak sebagai warga sipil." katanya.
Partai Oposisi utama Partai Buruh mengatakan perubahan apapun harus didasarkan pada 'bukti dan harus berguna."
"Dutton harus menunjukkan bagaimana daftar ini bisa membuat anak-anak menjadi lebih aman." kata Jaksa Agung Bayangan dari Partai Buruh Mark Dreyfus.
"Ketika hal ini diusulkan beberapa tahun lalu, Perdana Menteri ketika itu Tony Abbott menolaknya."
"Menarik untuk mengetahui peubahan apa yang sudah terjadi setelahnya."
Lihat beritanya dalam bahasa Inggris di sini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
