Selasa 27 Aug 2013 08:34 WIB

Parpol Australia di Mata Pemilih Keturunan Indonesia

Red:
Pemilihan Umum Australia
Pemilihan Umum Australia

CANBERRA -- Terdapat sekitar 14 juta calon pemilih terdaftar dalam pemilu Australia 7 September 2013. Di antara jumlah ini, terdapat Warga Negara Australia keturunan Indonesia.

Australia akan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen pusat dan senat. Pilihan warga negara ini akan menentukan siapa yang akan menduduki kursi perdana menteri. Saat ini, yang memegang posisi tersebut adalah Kevin Rudd.

Dua pemain besar dalam arena politik Australia adalah Partai Buruh, atau Labor, dan oposisi yang sering disebut pihak koalisi, karena merupakan koalisi Partai Liberal (Liberal Party of Australia) dan National Party of Australia. Saat ini koalisi dipimpin oleh Tony Abbott.

Selain itu terdapat juga partai-partai yang lebih kecil, seperti Partai Hijau, atau Greens.

Menurut komisi pemilu Australia, AEC, terdapat sekitar 14 juta calon pemilih terdaftar. Di antara jumlah ini, terdapat Warga Negara Australia keturunan Indonesia. Salah satunya Soni Simanjuntak, seorang asisten pengajar bahasa Indonesia dan ibu rumah tangga.

Dalam memilih partai, yang menjadi pertimbangan Soni adalah kebijakan-kebijakan yang menyangkut pendidikan dan layanan kesehatan.

Yang tengah menjadi perhatiannya secara khusus adalah National Disability Insurance Scheme, atau skema asuransi untuk mereka yang berkebutuhan khusus.

Sementara Tiong Djin Siauw, pengusaha yang sudah 40 tahun tinggal di Australia, menyatakan lebih menyukai Partai Buruh, antara lain karena ia menilai kebijakan partai tersebut lebih ramah terhadap migran.

Sedangkan Muhammad Anton Zaki Basuki, yang saat ini berusia 30 tahun, menyatakan ia sebenarnya kurang pas baik dengan Partai Buruh maupun Koalisi.

Ia merasa bahwa, sebagai seseorang yang masih memiliki kaitan dengan Indonesia, sebenarnya tidak ada partai yang mewakili keindonesiaannya.

Anton merasa kurang suka dengan kebijakan Partai Buruh menyangkut pencari suaka. “Kebijakan tersebut bersifat negatif, tapi Partai Liberal juga tidak lebih baik dalam hal peraturan imigrasi," katanya.

Simak wawancara selengkapnya dengan menggunakan pemutar audio.

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement