REPUBLIKA.CO.ID, ASUTRALIA -- Praktik percaloan tiket pertunjukan olahraga dan musik menjadi fokus penyelidikan senat di Australia. Salah seorang anggota senat Australia menilai aturan hukum mengenai praktik percaloan tiket perlu diperketat.
“Bagaimana mungkin seseorang di Kanada dapat membeli delapan tiket ke acara konser band The Rolling Stones di Sydney, sementara warga NSW tidak bisa mendapatkan tiket,” ungkap seorang penggemar band Rolling Stones, Keith Sawyer dalam sidang tersebut.
“Hukum mengenai kasus ini perlu dievaluasi dan diubah," kata warga lainnya, Matthew Kirk.
Penyelidikan ini diusulkan oleh Senator Nick Xenophon. Ia mengaku mulai berkampanye agar hukum nasional terhadap praktik percaloan tiket perlu diperketat setelah ia dibanjiri keluhan dari remaja Australia Selatan yang tidak bisa mendapatkan tiket untuk melihat boy band One Direction tahun lalu.
“Aku tidak tahu siapa One Direction itu, Awalnya saya pikir itu adalah sistem manajemen lalu lintas," kata Senator Xenophon.
"Tapi serius, konsumen membutuhkan perlindungan yang lebih baik dalam hal ini.” tegasnya.
"Ini adalah daerah yang memerlukan beberapa perubahan, saat ini ada pendekatan yang terfragmentasi, pendekatan antar negara-negara bagian,” tambahnya.
Tapi situs lelang online dan promotor pertunjukan melawan setiap langkah mengenai pembentukan undang-undang nasional mengenai praktik percaloan tiket.
"Kami pikir undang-undang mungkin menjadi reaksi yang berlebihan," kata Evelyn Richardson dari Live Performance Australia, sebuah organisasi yang mewakili promotor, tempat dan festival pertunjukan.
"Luasnya praktik percaloan tiket di Australia sangat terbatas untuk kasus tertentu dan acara tertentu, tapi itu jelas tidak meluas di seluruh sektor."
Banyak organisasi lain setuju dengan pendapat ini. Kementerian keuangan, situs lelang di eBay dan perusahaan penjual tiket semua menilai penyelidikan di senat ini tidak perlu.
Pada tahun 2010, investigasi yang dilakukan oleh Badan Penasihat Konsumen Commonwealth menemukan kalau praktek percaloan tiket ini bukan merupakan masalah yang besar, dan Ticketmaster mengatakan pasar yang menjual kembali tiket itu legal dan dapat membantu orang-orang yang tidak dapat menghadiri acara.
"Kami percaya bahwa percaloan tiket dan pelanggaran lainnya di pasar tiket umum sering keliru dipandang identik dengan pasar yang menjual kembali tiket secara keseluruhan," kata Christoph Homann dari Ticketmaster Internasional.
Efektivitas hukum dipertanyakan
Beberapa perusahaan lelang online mengatakan kepada acara PM ABC bahwa politisi populis teratur mencoba untuk membesar-besarkab persoalan percaloan tiket ini sebagai upaya politis untuk memenangkan suara dari kalangan pemilih muda.
Di Queensland, ada aturan denda lebih dari AUD$ 2.000 dapat diterapkan pada calo.
Tapi Richardson mengatakan tidak ada bukti hukum kalau aturan itu benar-benar bekerja.
" Banyak potensi yang ada dan pencatutan tiket secara online terjadi pada situs-situs yang tidak benar-benar atau bahkan tidak berbasis sama sekali di Australia, sehingga kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum menjadi tidak berarti , " katanya .
Namun menurut Senator Xenophon pandangan industri ini tidak cocok dengan apa yang terus ia mendengar dari fans.
" Salah satu alternatifnya adalah memiliki pasar jual kembali yang diatur, tetapi juga ada juga ruang untuk promotor konser untuk berperilaku sedikit berbeda dalam cara mereka menjual tiket. Sehingga fans dan klub penggemar dan klub olahraga mungkin mendapatkan kesempatan pertama dalam membeli tiket. "
Dia mengatakan bahwa mekanisme ini akan mengurangi kemungkinan penjualan tiket yang harga berlebihan oleh calo sehingga membuat praktek percaloan menjadi kurang menguntungkan.
"Ini mungkin bukan sesuatu yang diinginkan eBay, hal itu mungkin juga bukan sesuatu yang diinginkan oleh sejumlah fans sejati, tetapi mengutip lirik Mick Jagger, Anda mungkin tidak selalu bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, dan kadang-kadang Anda mungkin mendapatkan apa yang Anda butuhkan , " kata Senator Xenophon .
Ikuti Whatsapp Channel Republika
