REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Walau corak politik dari Pemerintah Australia berikutnya masih belum jelas, apa yang sudah pasti adalah jumlah perempuan di DPR Australia akan meningkat. Ada 40 perempuan yang duduk di DPR Australia pada periode parlemen terakhir.
Jumlah itu bisa naik menjadi antara 42-48 tergantung pada hitungan terakhir dari hasil Pemilu federal, Sabtu (2/7). Jika angka tertinggi 48 orang tercapai, hal itu berarti jumlah perempuan yang menduduki kursi DPR Australia sebesar 32 persen, naik dari sekitar 26 persen pada periode sebelumnya.
Para pengamat dan aktivis kesetaraan perwakilan gender di parlemen mengatakan, partai-partai besar mengabaikan isu-isu perempuan selama kampanye Pemilu, dan itu merugikan mereka.
Associate Profesor Tony Krone dari Universitas Canberra mengatakan peringkat kesetaraan gender internasional Australia telah membaik, dan sekarang duduk tepat di atas Aljazair dan setara dengan Swiss.
"Kami bekerja lebih baik dalam hal ini tapi hanya sedikit lebih baik, tapi ini membawa kami lompat dari posisi ke-56 ke posisi 37, di antara sejumlah negara dengan penilaian yang sangat ketat," kata Tony Krone.
Ia mengatakan, perbaikan inkremental adalah hasil dari kuota.
"Partai yang memimpin dalam hal meningkatkan kesetaraan gender adalah Partai Buruh. Mungkin hal itu justru mundur pada Partai Liberal, walaupun kami belum cukup tahu tentang beberapa kursi yang masih menggantung, dan Partai Nasional tak mendapat calon perempuan manapun yang masuk. Jadi itulah yang saya pikir penting untuk disimpulkan, pentingnya kuota dan tindakan positif seperti itu," jelas Tony.
Tony Krone mengatakan, bagi para perempuan yang telah terpilih menjadi anggota DPR, tekanan akan segera menghampiri.
"Fakta kami memiliki lebih banyak perempuan di Parlemen itu hebat, tapi itu tuntutan yang besar bagi mereka untuk menarik keluar semua masalah [perempuan]. Ini harus menjadi sesuatu yang datang dari kedua belah pihak. Baik pria dan perempuan harus mengkhawatirkan isu-isu dalam kedua jenis kelamin," ujarnya.
Dr Marian Baird, profesor hubungan gender dan pekerjaan di Universitas Sydney, mengatakan, partai-partai besar gagal untuk terlibat dengan perempuan selama kampanye.
"Saya pikir mereka berdua melewatkan kesempatan untuk benar-benar menjangkau pemilih perempuan. Ada sejumlah isu yang dikhawatirkan para perempuan dan mereka tampaknya diabaikan dalam kampanye. Kami tak lagi memiliki analisis gender dari anggaran, kami harus memilikinya kembali, karena itu menarik perhatian pada bagaimana kebijakan berdampak pada kelompok yang berbeda dalam masyarakat," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
