Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, menegaskan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang (UU) Diskriminasi Rasial akan memperkuat hukum ketimbang merusaknya, dan menolak klaim yang menyebut bahwa ia menyerah pada tekanan dari sayap kanan Partai Liberal.

Kubu Koalisi di Australia telah mendukung perubahan untuk mempertahankan pelanggaran “intimidasi" atas dasar ras, tapi mengganti kata-kata "menghina", "menyinggung" dan "mempermalukan" dengan kata "melecehkan".

Pemerintah Australia juga akan merombak cara Komisi Hak Asasi Manusia di sana menangani keluhan di bawah UU ini, memasukkan tes "kepribadian" (semacam tes kejiwaan yang menjadi bagian dari penanganan kasus hukum) dan memberikan komisi tersebut lebih banyak kewenangan untuk membalikkan klaim yang mengganggu, atau klaim yang memiliki prospek keberhasilan kecil, pada tahap awal.

PM Turnbull "benar-benar menolak" klaim bahwa ia berusaha untuk mempermudah hukum kebencian rasial di Australia dan mengatakan, perubahan ini akan membuat UU itu lebih jelas dan lebih efektif.

Sang Perdana Menteri mengakui, ia tak memiliki rencana untuk mengubah UU tersebut ketika terpilih, tetapi mengatakan, perubahan itu dipicu oleh kasus-kasus besar yang melibatkan mahasiswa Universitas Teknologi Queensland dan kartunis Bill Leak.

"Kami memperkuat hukum kebencian ras. Ini adalah hukum yang lebih kuat, yang lebih efektif, karena mereka adalah hukum yang lebih jelas," kata PM Turnbull.

Jaksa agung bayangan (dari pihak Oposisi), Mark Dreyfus, mengatakan, kelompok sayap kanan Partai Liberal telah menekan PM Turnbull untuk mengubah hukum itu.

"Jika Perdana Menteri berpura-pura bahwa ini adalah penguatan hukum itu hanyalah omong kosong," kata Dreyfus.

Ayat 18C ditambahkan ke Undang-Undang Diskriminasi Rasial tahun 1995 dan membuat tindakan menyinggung, menghina, mempermalukan atau mengintimidasi atas dasar ras seseorang sebagai hal yang ilegal.

Sidang Parlemen makin personal

Politisi Partai Buruh membuat segala sesuatunya menjadi personal selama sesi Question Time (persidangan di DPR Australia di mana Perdana Menteri dan anggota Kabinetnya mendapat pertanyaan dari anggota DPR, baik dari kubu oposisi, partai kecil, independen, maupun dari anggota partai pemerintah sendiri yang bukan merupakan anggota Kabinet), bertanya kepada PM Turnbull apakah perubahan itu mempermudah publik untuk melecehkan mereka secara rasial.

Anggota Parlemen dari Partai Buruh, Anne Aly -yang sebelumnya mengatakan kepada Parlemen bahwa ia menerima ancaman pembunuhan setelah Menteri Imigrasi Australia Peter Dutton berkomentar tentang Muslim Lebanon, menanyakan bagaimana perubahan itu akan memengaruhi dirinya.

"Sebagai seseorang yang telah mengalami rasisme dari waktu ke waktu -sedari kecil, dan bahkan hingga saat ini -tolong beri saya jawaban: apa yang tepatnya Perdana Menteri inginkan untuk dibicarakan publik yang tak bisa mereka bicarakan sekarang?," sebutnya.

Di Senat, Malarndirri McCarthy dari Partai Buruh -seorang perempuan Yanyuwa dari Borroloola di Teluk Carpentaria -juga menjadikan sesi itu personal.

"Komentar menghina, menyinggung, atau mempermalukan seperti apa yang Perdana Menteri pikir seharusnya bisa dikatakan publik kepada saya?" tanya McCarthy.

Linda Burney dari Partai Buruh mengecam Pemerintah karena terus maju dengan perubahan itu, mengatakan bahwa ia tahu secara pribadi bagaimana rasanya menghadapi diskriminasi rasial.

"Diskriminasi rasial terhadap warga Aborijin di negeri ini masih sangat dalam," ujarnya.

"Sungguh mengejutkan bagi saya bahwa mereka yang mendukung perubahan terhadap ayat 18C mungkin tak mengalami diskriminasi dalam kehidupan mereka dan memiliki sedikit pemahaman tentang apa artinya diskriminasi," jelas Burney.

Pada setiap kesempatan, PM Turnbull dan rekan-rekan seniornya mengatakan, mereka menentang dan menolak rasisme dalam segala bentuk.

"Ini akan menjadi Undang-Undang yang lebih kuat, lebih jelas dan lebih adil," kata PM Turnbull selama sesi Question Time.

Langkah itu dinilai tak dulang suara

Kabinet Australia menyetujui, kata-kata "menghina", "menyinggung" dan "mempermalukan" harus diganti dengan kata "melecehkan" untuk memperjelas situasi apakah seseorang merasa terancam atau adakah kondisi yang lebih subjektif yakni perasaan mereka terluka.

Menteri Steve Ciobo mengatakan, kekhawatiran atas ayat 18C tak bisa dibiarkan "memburuk" dan harus diatasi. Ia menambahkan, Pemerintah tidak takut untuk mengambil keputusan sulit.

Anggota Parlemen yang duduk di pemerintahan menghabiskan lebih dari satu jam untuk memperdebatkan perubahan itu selama pertemuan partai pada Selasa (21/3/2017). Beberapa dari mereka memeringatkan bahwa langkah itu bisa merusak posisi mereka di Pemilu.

Wakil Perdana Menteri Australia, Barnaby Joyce, juga memiliki pendapat yang berbeda. Ia mengatakan dalam sesi itu bahwa ayat 18C bukanlah masalah besar di pedalaman Australia dan tak akan menyumbang suara apapun kepada kubu Koalisi.

Mereka yang berada di pihak konservatif telah lama berpendapat bahwa UU itu -seperti yang mereka yakini -menghambat kebebasan berbicara. Tapi kalangan moderat, dan anggota Parlemen yang mewakili komunitas etnis, percaya bahwa UU itu melindungi secara efektif terhadap pidato bernada kebencian dan tak boleh diubah.

Senator independen, Cory Bernardi, yang meragukan perubahan itu sebagai anggota Partai Liberal, meyakini ada "keinginan luar biasa" dalam Pemerintah untuk mereformasi UU tersebut.

Baik Partai Buruh dan Partai Hijau sangat menentang perubahan apapun di ayat 18C, yang berarti Pemerintah akan bergantung pada Senat yang terbelah.

Senator Cory Bernardi, Derryn Hinch dan David Leyonhjelm semuanya mendukung amandemen UU tersebut, namun Senator Australia Selatan -Nick Xenophon -meragukan apakah partainya akan mendukung hal itu.

"Masyarakat Yahudi, komunitas Islam di seluruh Australia mengatakan 'pertahankan UU tersebut seperti itu', tetapi mereformasi prosesnya tampaknya menjadi prioritas," utaranya.

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.

Diterbitkan: 16:02 WIB 21/03/2017 oleh Nurina Savitri.