REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Ekspor domba Australia ke Timur Tengah akan dikurangi di saat-saat panas yang biasanya terjadi pada pertengah tahun. Hal itu telah direkomendasikan dalam kajian yang dilakukan Kementerian Pertanian.
Menteri Pertanian David Littleproud meminta ekspor domba dikaji ulang setelah munculnya rekaman sekitar 2.500 domba yang mati kepanasan saat pengiriman melalui kapal laut ke Timteng tahun lalu. Kajian ulang yang dilakukan dokter hewan Michael McCarthy ini memeriksa standar perdagangan domba selama musim panas di Timteng.
Menteri Littleproud mengungkapkan salah satu rekomendasi Dr McCarthy yaitu penerapan "model kepadatan" yang memungkinkan densitas ternak di atas kapal menjadi 39 persen. Model tersebut akan diterapkan mulai musim panas tahun ini.
"Dalam perubahan besar ini, Dr McCarthy merekomendasikan perubahan kepadatan yang tadinya didasarkan pada kematian hewan menjadi kesejahteraan hewan," kata Menteri Littleproud.
"Kematian umumnya akibat tekanan panas. Dr McCarthy membuat model baru untuk mengurangi kemungkinan tekanan panas pada domba serta ventilasi dan aliran udara pada kapal," ujarnya.
"Model tersebut berpotensi memberikan insentif kepada para eksportir untuk meningkatkan ventilasi dan aliran udara guna meningkatkan daya dukungnya," ujarnya.
Dengan model baru tersebut berarti jumlah ternak domba harus dikurangi hampir 30 persen pada saat-saat cuaca terpanas. Kepadatan ternak di atas kapal pengangkut akan bervariasi tergantung pada musim. Ketika suhu panas meningkat, jumlah ekspor domba akan dikurangi.
Rekomendasi lainnya menyebutkan jika kematian domba di atas kapal pengangkut mencapai 1 persen, maka akan dilakukan kajian independen. Batas sebelumnya yaitu 2 persen.
Menteri Littleproud mengatakan Pemerintah akan mengajukan RUU untuk menghukum para eksportir yang melanggar aturan ekspor termasuk aturan mengenai kepadatan ternak di atas kapal. Perusahaan yang melanggar akan didenda 4,2 juta dolar, tiga kali dari keuntungan atau 10 persen dari omset tahunan. Para direktur perusahaan juga terancam penjara 10 tahun atau denda sebesar 2,1 juta dolar.
Pihak lainnya yang melakukan pelanggaran yang sama juga terancam penjara 10 tahun dan denda 420 ribu dolar.
"Saya mau agar mereka bertanggung jawab. Saya kira sebagai pemerintah kami belum cukup meminta pertanggungjawaban mereka," kata Menteri Littleproud.
"Saya ingin pastikan aturan ini terus berlanjut, siapa pun yang menjabat setelah saya," ujarnya.
Rekomendasi lainnya menyebutkan perlunya sistem penyiraman otomatis di atas kapal pengakut ternak. Seluruh kapal yang berencana ke Kuwait diharuskan berlabuh di sana terlebih dahulu.
Terhitung mulai musim panas 2019 di Timteng, seluruh kapal ternak diharuskan memasang peralatan pemantau otomatis.
Setiap kapal ternak juga akan diwajibkan memiliki pemantau independen, yang menurut Menteri Pertanian akan diterapkan dalam beberapa bulan mendatang. Pemantau itu bertugas memberikan masukan dan laporan kepada regulator independen setiap hari. "Kita akan tahu semuanya. Dengan adanya pemantau di atas kapal, kita akan punya bukti dan kepastian tentang apa yang terjadi," katanya.
Menteri Littleproud mengatakan pemerintah menerima 23 rekomendasi dari kajian tersebut dan sebagian besar akan diterapkan mulai musim panas mendatang.
Perusahaan Emanuel Exports dari Australia Barat merupakan eksportir yang terkait dengan kematian ribuan ekor domba di kapal Awassi Express pada bulan Agustus 2017. Perusahaan tersebut bertanggung jawab atas kematian lebih dari 3.000 domba di kapal Al Messilah pada Juli 2016.
Partai Buruh yang beroposisi sebelumnya menyerukan penghentian sementara ekspor ternak domba di saat musim panas di belahan bumi utara. Pemimpin Oposisi Bill Shorten mengatakan partainya menunggu kajian yang dilakukan Dr McCarthy sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
Namun, setelah laporan ABC mengungkap peringatan seorang eksportir kepada pemerintah mengenai risiko kapal-kapal ternak yang tua, Partai Buruh langsung mengumumkan tekad mereka menghentikan ekspor ternak domba. Kelompok-kelompok perlindungan hewan menginginkan industri ekspor tersebut dihentikan. Mereka menjanji menyumbangkan dana untuk mendukung para peternak untuk keluar dari industri ini.
RSPCA dan Animals Australia, misalnya, masing-masing akan menyumbang 500 ribu dolar. Kedua organisasi tersebut yang membocorkan rekaman video kondisi ternak di kapal Awassi Express. Mereka juga mendesak pemerintah Australia menyiapkan dana untuk itu.
Animals Australia menuding pengumuman kajian yang dilakukan pemerintah hari ini tidak lebih sebagai upaya melindungi para eksportir, bukan melindungi kesejahteraan hewan ternak.
Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC Australia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
