REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Australia akan menggelar pemilihan umum tingkat federal pada 18 Mei 2019. Pemilu akan menentukan apakah pemerintahan koalisi Liberal Nasional akan terus berkuasa atau oposisi Partai Buruh akan menggantikan mereka.

Perdana Menteri Scott Morrison secara resmi mengunjungi kediaman Gubernur Jenderal Sir Peter Cosgrove di Canberra, Kamis (11/4) untuk meminta penetapan tanggal pemilu dan pembubaran parlemen periode saat ini. Dalam pernyataannya, PM Morrison mengatakan pemilu kali ini menawarkan pilihan yang jelas, yaitu antara kinerja perekonomian pemerintah selama enam tahun terakhir, melawan Partai Buruh di bawah kepemimpinan Bill Shorten.

PM Morrison mengatakan diperlukan waktu lima tahun guna memperbaiki perekonomian yang dtinggalkan oleh Pemerintahan Partai Buruh yang kalah dalam pemilu di 2013.

"Sekarang bukan waktunya untuk berbalik arah lagi. Mempertahankan perekonomian yang kuat merupakan cara kami memastikan masa depan Anda dan keluarga Anda," kata PM Morrison.

Upacara singkat dilakukan di luar gedung parlemen guna membubarkan keanggotaan parlemen periode saat ini pada sekitar pukul 08.29. Gubernur Jenderal Cosgrove kemudian secara resmi membubarkan lembaga perwakilan rakyat pada pukul 08.30. Sebuah sidang di Senat yang sedianya dilangsungkan pukul 09.00 pagi pun telah dibatalkan.

Dalam reaksinya di akun media sosial Twitter, Bill Shorten mengatakan partainya siap menghadirkan keadilan bagi Australia. Dalam pemilu federal, seluruh kursi anggota DPR akan diperebutkan kembali, sementara untuk Senat, hanya setengah dari jumlah kursi yang akan dipilih. Hal ini dikarenakan periode anggota Senat sengaja diatur tidak bersamaan.

Saat ini koalisi Partai Liberal dan Nasional merupakan pemerintahan minoritas, dan karenanya harus memenangkan lebih banyak kursi untuk bisa memerintah tanpa dukungan dari partai lain. Kekuatan mereka di DPR hanya 73 kursi sementara Partai Buruh menguasai 72 kursi. Sebanyak kursi sisanya merupakan anggota DPR dari partai kecil dan independen.

Dalam pemilu 2016, koalisi dipimpin Perdana Menteri Malcolm Turnbull sedangkan dalam pemilu 2013 dipimpin Tony Abbott. PM Morrison berjanji bila koalisinya menang lagi, dia akan menjabat perdana menteri secara penuh waktu selama tiga tahun. Jika hal itu terjadi, Morrison akan membuatnya menjadi perdana menteri pertama yang menjabat penuh dalam 10 tahun terakhir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika