REPUBLIKA.CO.ID, ADDIS ABABA -- Ethiopia telah membebaskan pemimpin oposisi, Bekele Gerba, Sekretaris Jenderal Kongres Federal Oromo (OFC), dari penjara dan menghapus semua tuduhan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah ratusan demonstran memblokir jalan dan melakukan demonstrasi meluas di beberapa kota.
Gerba ditangkap pada Desember 2015 setelah demonstrasi massal terjadi di wilayah Oromiya karena petani dipaksa menjual tanah mereka dengan sedikit kompensasi. Awalnya dia ditahan karena tuduhan terorisme, kemudian tuduhannya berganti menjadi hasutan kekerasan.
"Dia baru saja keluar dari penjara. Kami telah mengkonfirmasi semua tuduhan terhadapnya telah dibatalkan," kata Mulatu Gemechu, anggota OFC, dikutip The Guardian.
Bekele dilaporkan telah dibebaskan bersama dengan tujuh tokoh oposisi lainnya yang juga telah dibatalkan tuntutannya. Sementara Menteri Informasi Ethiopia tidak bersedia memberikan komentar mengenai pembebasan ini.
Demonstrasi besar telah terjadi selama tiga hari di Provinsi Oromiya yang mengelilingi wilayah ibu kota Addis Ababa. Pemerintah kemudian memberikan pengampunan massal kepada sejumlah pembangkang, dengan harapan dapat mengurangi kerusuhan.
Hampir 6.000 tahanan telah dibebaskan sejak Januari lalu, terutama orang-orang yang telah ditahan karena tuduhan terlibat dalam kerusuhan di Oromiya dan wilayah Amhara pada 2015.
Bulan lalu, Bekele baru diberi hukuman enam bulan penjara atas tuduhan penghinaan terhadap pengadilan, setelah dia dan anggota oposisi lainnya menyanyikan sebuah lagu protes selama persidangan mereka.
Pada Selasa (13/2), kerumunan besar demonstran berbaris di sejumlah kota di Oromiya dan jalan-jalan diblokir dengan batu-batu besar, termasuk di Kota Jimma, Woliso, dan Legetafo. Pasar, sekolah, dan bank terpaksa ditutup di sebagian besar wilayah itu.
"Banyak politisi Oromo tetap dipenjara secara tidak adil, seperti Bekele. Semua harus dibebaskan. Itulah mengapa kami berdemonstrasi," kata seorang demonstran di Kota Jimma.
Demonstrasi besar yang terjadi di Ethiopia sejak 2015 dilakukan untuk menentang pembatasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Kelompok hak asasi manusia mengatakan ratusan orang telah tewas dalam demonstrasi tersebut.
Ethiopia sering dituduh menggunakan masalah keamanan sebagai alasan untuk menahan pembangkang. Pemerintah juga menekan organisasi non pemerintah dan media.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
