Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Dewan Transisi Sudan Sepakati Struktur Pemerintahan

Rabu 15 May 2019 09:29 WIB

Rep: Puti Almas/ Red: Ani Nursalikah

Rakyat Sudan merayakan mundurnya presiden Omar al-Bashir di Khartoum, Sudan, Kamis (11/4). Al-Bashir digulingkan militer setelah 30 tahun berkuasa.

Rakyat Sudan merayakan mundurnya presiden Omar al-Bashir di Khartoum, Sudan, Kamis (11/4). Al-Bashir digulingkan militer setelah 30 tahun berkuasa.

Foto: AP Photo
Jangka waktu transisi pemerintahan Sudan akan berlangsung selama tiga tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Dewan Transisi Militer Sudan (TMC) mengumumkan menyetujui struktur pemerintahan utama di negara itu yang dibuat bersama oposisi, Rabu (15/5). Selain itu, durasi masa transisi kepemimpinan juga menjadi salah satu yang disepakati.

“Kami telah menyetujui kekuasaan dewan kedaulatan, dewan menteri, dan dewan legislatif,” ujar anggota TMC, Yasser al-Atta dalam konferensi pers di Ibu Kota Khartoum.

Dalam pernyataan tersebut, al-Atta juga mengatakan TMC sepakat jangka waktu transisi pemerintahan Sudan akan berlangsung selama tiga tahun. Ia menekankan enam bulan pertama dalam masa transisi ini akan digunakan untuk mengupayakan perdamaian di dalam negeri.

“Kami juga sepakat jangka waktu transisi akan berjalan tiga tahun. Enam bulan pertama akan dialokasikan untuk mencapai perdamaian di seluruh Sudan,” ujar al-Atta.

Dalam kesepakatan tersebut, ditentukan dewan legislatif terdiri dari 300 anggota dengan 67 persen dari Aliansi Kebebasan dan Perubahan atau berasal dari kekuatan oposisi Sudan. Sementara itu, 33 persen berasal dari kekuatan politik lainnya.

Gelombang demonstrasi nasional yang tak kunjung usai dalam empat bulan terakhir telah membuat mantan presiden Omar al-Bashir harus mengundurkan diri dari jabatannya. Ia yang telah memimpin Sudan sejak 1989 melalui sebuah kudeta militer pernah mendapat tuntutan dari Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) setelah aksinya mengerahkan pasukan militer di Darfur, Sudan Barat, di mana konflik berlangsung di wilayah itu sejak 2003.

Pascapengunduran diri al-Bashir, dibentuklah dewan tranisisi militer yang dikepalai Jenderal Ibn Auf, yang saat itu juga menjabat sebagai menteri pertahanan Sudan. Dia mengatakan bahwa dewan militer akan memimpin pemerintahan selama dua tahun. Selain itu, Ibn Auf memberlakukan jam malam dan memutuskan menangguhkan konstitusi.

Rakyat Sudan tak dapat menerima hal itu karena dianggap tak sejalan dengan semangat reformasi yang mereka suarakan. Di sisi lain, mereka memandang Ibn Auf sebagai tokoh yang memiliki kedekatan dengan al-Bashir. Rakyat Sudan pun melanjutkan aksi demonstrasinya. Mereka bersumpah tidak akan berhenti melakukan aksi protes hingga semua tuntutannya terpenuhi.

Gelombang desakan akhirnya membuat Ibn Auf memutuskan mundur dari posisinya sebagai kepala dewan transisi militer. Jabatan tersebut hanya dia emban selama sehari, kemudian diserahkan kepada Letjen Abel Fattah Burhan. Saat ini, Burhan sedang berupaya memenuhi semua tuntutan rakyat Sudan, termasuk membersihkan pemerintahan dari tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari rezim al-Bashir.

Meski demikian, rakyat Sudan terus menggelar aksi demonstrasi dan turun ke jalan-jalan di negara itu. Mereka tetap menuntut agar TMC segera mengadakan pemilihan presiden yang bebas dan menyerahkan kekuasaan terhadap pemerintah sipil yang terpilih.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA