REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Dewan militer Sudan yang berkuasa mengatakan pembicaraannya dengan aliansi demonstran dan kelompok oposisi kembali dilanjutkan, Ahad malam (19/5). Dewan Militer Transisi (TMC) menunda pembicaraan pada Rabu malam setelah terjadi dua kekerasan di sekitar lokasi aksi protes di ibu kota Khartoum.
Aksi turun ke jalan serta aksi duduk di Kementerian Pertahanan terus berlanjut sejak militer menggulingkan sekaligus menangkap mantan presiden Omar al-Bashir pada 11 April. Demonstran menyerukan transisi ke pemerintahan sipil segera dan menuntut keadilan atas puluhan korban tewas sejak protes yang dipicu krisis ekonomi dan puluhan tahun pemerintahan represif menyebar di seluruh Sudan pada 19 Desember.
TMC dan Declaration of Freedom and Change Forces (DFCF) menyepakati transisi selama tiga tahun sebelum pemilihan, namun keduanya menemui jalan buntu mengenai siapa yang akan mengendalikan dewan berdaulat pemegang kekuasaan tertinggi, apakah sipil ataukah militer.
Asosiasi Profesional Sudan (SPA), yang menjadi pelopor aksi protes terhadap Bashir sekaligus kepala DFCF, menuding TMC menunda pembicaraan dan berupaya meningkatkan tekanan terhadap dewan melalui aksi protes terus-menerus. SPA juga meminta tanggung jawab TMC atas kekerasan yang terjadi di jalan selama sepekan belakangan, yang menewaskan sejumlah orang dan melukai puluhan lainnya. Dewan menuduh para demonstran tidak menghormati pemahaman deeskalasi saat pembicaraan berlangsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
