REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kubu Partai Republik yang memimpin Komite Hubungan Luar Negeri di Senat Amerika Serikat (AS) mengatakan, calon menteri luar negeri yang dipilih Presiden Donald Trump, Mike Pompeo, akan menghadapi pertanyaan sulit mengenai Korea Utara dan Iran. Salah satu persyaratan mutlak yang harus diperoleh calon Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo untuk bisa menjabat adalah konfirmasi dari Senat.

"Akan ada beberapa masalah sulit yang harus diarahkan, seperti Iran, seperti Korea Utara, sejumlah hal, dan saya berencana untuk berbicara dengannya secara pribadi mengenai hal tersebut," kata Senator Bob Corker menjelang pertemuan dengan Pompeo, Senin (19/3).

Corker mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan "penilaian awal" pada loyalis terberat Trump, Pompeo, yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS sebelum pindah ke CIA. Setelah pertemuan tersebut, Corker mengatakan bahwa dia "sangat terkesan."

Corker mengatakan bahwa dia tidak dapat memprediksi apakah 21 anggota panel tersebut akan mendukung Pompeo pada audiensi pencalonannya, yang dapat berlangsung segera setelah 12 April. Salah satu dari komite yang terdiri dari 11 Republikan, Senator Rand Paul, telah mengumumkan penentangannya atas isu-isu termasuk kekhawatiran bahwa Pompeo akan mendukung perang dengan Iran.

Meskipun Pompeo didukung oleh dua pertiga Senat awal tahun lalu ketika Trump menominasikannya untuk memimpin CIA, konfirmasinya kali ini dapat lebih rumit. Bahkan jika dia disetujui oleh komite atau jika para pemimpin Senat membawa pencalonannya untuk pemungutan suara tanpa persetujuan Republik hanya memegang 51-49 suara Senat di 100-anggota dewan.

Demokrat mengatakan terlalu dini untuk memprediksi bagaimana mereka akan memilih Pompeo sebelum mereka bertemu dengannya atau mengadakan audiensinya.

Sebelumnya pada Senin, Pompeo bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson di Departemen Luar Negeri. Itu adalah pertemuan pertama antara Pompeo dan Tillerson sejak keputusan Trump untuk memecat mantan CEO Exxon Mobil minggu lalu, menyusul serangkaian keresahan mengenai kebijakan tentang Korea Utara, Rusia dan Iran, demikian seorang pejabat AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika