REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Korea Utara (Korut) diminta untuk secara sepenuhnya menanggalkan program nuklir mereka. Hal itu dilakukan untuk meringankan sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap negara tersebut.
Permitaan penghentian program nuklir juga diminta oleh Presiden Amerka Serikat (AS) Donald Trump. Dia tidak bersedia mengangkat sanksi terhadap Pyongyang sebelum Presiden Kim Jong-un meniggalkan program nuklirnya.
"Presiden tidak ingin membuat kesalahan seperti dimasa lalu, itu berarti AS tidak akan membuat konsesi substansial, seperti mencabut sanksi sampai Korut membongkar program nuklir secara substansial," kata seorang pejabat senior Donald Trump, Senin (23/4).
Baca juga:
Jepang Minta Sanksi ke Korut tak Dicabut
PBB: Perusahaan Singapura Langgar Sanksi untuk Korut
Sebelumnya, Kim Jong-un mengaku siap untuk menghentikan program nuklir mereka. Korut bahkan bersedia untuk dilakukan pembongkaran terhadap fasilitas uji coba nuklir mereka. Kim mengatakan, denuklirisasi dilakukan guna mengejar pertumbuhan ekonomi negara dan perdamaian di Semenanjung Korea.
Niatan itu juga sudah disampaikan Kim dalam rapat pleni dalam komite pleno partai buruh, yang berkuasa di Korut. Pembongkaran terhadap fasilitas nuklir dilakukan agar penhentian uji coba senjata tersebut dapat dilakukan secara transparan.
"Korut tidak lagi membutuhkan uji coba nuklir atau rudal jelajah antar benua karena sudah mencapai tujuan pengembangan persenjataan nuklir," kata Pemimpin Korut Kim Jong-un.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
