REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presien Amerika Serikat (AS) Donald Trump segera mengadakan pertemuan dengan pemimpin tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong-un. Trump mengungkapkan, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) itu akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan.
Pertemuan kedua kepala negara itu rencananya akan dilakukan di zona bebas militer (DMZ) Korea. Kawasan Panmunjom diperkirakan akan menjadi pertemuan Trump dan Kim dalam KTT tersebut.
Panmunjom merupakan daerah dimana KTT perdamaian Antar-Korea telah digelar di Panmunjom pada Jumat (27/4). Dalam KTT itu Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in menandatangani Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity, and Unification of the Korean.
Meski demikian, pertemuan disebut-sebut juga bisa di lakukan di Singapura. Namun, AS belum memastikan lebih lanjut terkait tanggal dan tempat pertemuan dengan Kim. KTT dengan Korut akan membahas denukliriasai Semenanjung Korea.
Sebelum mengadakan pertemuan dengan Kim Jong-un, Trump lebih dulu akan menjamu Presiden Korsel Moon Jae-in. Trump akan mengundang Moon ke Gedung Putih di Washington DC, AS pada 22 Mei nanti.
Belum diketahui lebih lanjut bahasan yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Meski demikian, persiapan pertemuan dengan Kim Jong-un dan penarikan mundur keberadaan militer AS di Korsel tampaknya akan mewarnai diskusi kedua pemimpin negara itu.
Namun demikiam, Penasehat Keamanan Korsel Chung Eui-yong menegaskan isu penarikan tentara AS di Korsel merupakan bahasan yang tidak dapat diterima. Trump sebelumnya memerintahkan Pentagon untuk mempersiapkan diri guna menarik mundur militer negara dari Korsel.
Trump lantas membantah akan menarik mundur militer AS dari Korsel. Paman Sam saat ini memiliki sekitar 23.500 pasukan tentara di negara tersebut.
"Sekarang akan saya katakan, ke depan memang saya ingin menghembat pengeluaran negara, tapi penarikan pasukan bukan menjadi pilihan," kata Trump.
Trump memang mengatakan jika penarikan pasukan dari Korsel memang tidak menjadi pilihan. Namun, hal itu dilakukan dengan syarat tertentu. Dia mengatakan, pemerintah Korsel harus bersedia membayar lebih banyak anggaran operasional bagi puluhan ribu tentara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
