REPUBLIKA.CO.ID, KARAKAS -- Venezuela mengecam komentar Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo tentang pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Menurut Venezuela, Pompeo telah melancarkan kebijakan supremasi dan agresi dalam rezim Presiden AS Donald Trump.
Dalam pidatonya pada Jumat (4/5), Pompeo mengatakan seorang diktator di Venezuela tengah melumpuhkan perekonomian negara dan membuat penduduknya kelaparan. Ia mendesak Departemen Luar Negeri AS untuk membantu warga Venezuela yang melarikan diri dari negaranya yang sedang dilanda krisis.
"Pompeo menunjukkan kepedulian yang salah terhadap realitas Venezuela dan menyembunyikan efek buruk dari tindakan koersif sepihak pemerintahnya," kata Kementerian Luar Negeri Venezuela dalam sebuah pernyataan, Ahad (6/5), mengacu pada sanksi keuangan yang dikenakan terhadap Venezuela oleh pemerintahan Trump.
"Pemerintahan Trump telah meluncurkan manuver yang tidak menentu, yang mencirikan arogansi dan keputusasaan politik imperialis, setelah gagal sekali dan lagi di hadapan orang yang bebas dan merdeka," kata kementerian itu.
Hampir satu juta orang telah meninggalkan Venezuela antara 2015 dan 2017, menurut AS. Mereka berusaha menghindari meningkatnya wabah kekurangan gizi dan penyakit akibat dari runtuhnya sistem ekonomi sosialis negara itu.
Maduro menyalahkan situasi buruk di negaranya pada sanksi AS dan perang ekonomi yang dilancarkan oleh oposisi. Dia mengaku siap untuk terpilih kembali dalam pemilihan umum pada 20 Mei mendatang, melalui pemungutan suara yang telah diboikot oleh koalisi utama oposisi. Namun, politisi oposisi Henri Falcon telah melanggar boikot dan mengaku akan melawan Maduro dalam pemilihan umum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
