REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membela kebijakan terkait imigran. Mereka mengatakan, kebijakan yang telah diterapkan terkait imigran di perbatasan Meksiko merupakan hal yang benar.
Pemerintahan Trump mengatakan, kebijakan nol toleransi diperlukan untuk menjaga keamanan di perbatasan dan menekan angka masuknya imigran ilegal ke AS. Kebijakan semacam itu tidak pernah dipakai oleh dua presiden AS sebelum Trump. "Kami melakukan hal yang benar. Kami mengurus anak-anak itu. Mereka tidak
disalahgunakan," kata Jaksa Agung Jeff Sessions kepada Fox News, Selasa (19/6).
Amerika Serikat menerapkan kebijakan nol toleransi terkait imigran yang diperkenalkan pada Mei lalu. Kebijakan itu memberikan hukuman pidana bagi orang-orang yang masuk ke AS secara ilegal, termasuk pencari suaka. Akibatnya, anak-anak yang ikut bersama mereka harus dipisahkan dari orang-orang dewasa.
Sekretaris Department of Homeland Security Kirstjen Nielsen mengatakan, pemerintah hanya mengikuti regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemerintah tidak memisahkan anak-anak dengan keluarga mereka. "Yang berubah hanya saat ini kami tidak lagi mengecualikan seluruh kelas orang yang melanggar hukum,” ujarnya.
Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengaku khawatir dengan
kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait para pencari suaka. PBB
menilai kebijakan tersebut telah memisahkan anak-anak para pencari suaka
dengan keluarga masing-masing.
Kebijakan itu telah menempatkan anak-anak di fasilitas terpisah dengan
keluarga mereka. Fasilitas tersebut berada di lokasi terpencil sementara
orang tua mereka mendekam di penjara akibat kebijakan imigrasi nol
toleransi. Keputusan itu telah memisahkan hampir 2.000 anak-anak dengan
orang tua mereka. "Peningkatan jumlah anak-anak yang dipisah dengan orang tua mereka sungguh menjijikkan, tapi presiden dan pemerintahannya meneruskan kebohongan dan menyalahkan orang lain atas kekejaman yang mereka buat,” kritik Senator dari partai Demokrat Michael Bennet.
Baca: PBB Khawatir Anak-Anak Korban Kebijakan Imigrasi AS
Ikuti Whatsapp Channel Republika
