REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menyesalkan keputusan Amerika Serikat (AS) yang mundur dari Dewan Hak Asasi Manusia (HRC). Menurut Guterres, pihaknya akan lebih memilih AS untuk tetap berada di HRC.
"Organisasi Hak Asasi Manusia PBB memainkan peran yang sangat penting dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam pernyataan singkat sesaat setelah pengumuman, dikutip Anadolu Agency, Rabu (20/6).
Sementara itu, Nikki Haley, utusan AS di PBB, mengatakan kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri bahwa AS sedang membuat jalan keluar. “Banyak dari negara-negara ini berpendapat bahwa Amerika Serikat harus tetap di Dewan Hak Asasi Manusia karena partisipasi Amerika adalah kredibilitas terakhir yang dimiliki dewan. Tapi itulah mengapa kita harus pergi,” kata Haley.
Dia beralasan bahwa dewan telah menjadi munafik dan melayani diri sendiri. "Jika itu jadi direformasi, kami akan senang untuk bergabung kembali," ujarnya menambahkan.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, yang juga membuat pernyataan singkat, mengatakan dewan itu dihuni beberapa pelaku pelanggaran hak asasi manusia terburuk di dunia. Beberapa negara yang dia sebut termasuk Cina, Kuba, Republik Demokratik Kongo dan Venezuela, yang menjadi hotspot pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia.
"Kami mengambil langkah ini karena komitmen kami tidak memungkinkan kami untuk tetap menjadi bagian dari organisasi yang munafik dan melayani diri sendiri yang membuat ejekan terhadap hak asasi manusia," kata Haley.
HRC awal pekan ini mengeluarkan kritik keras terhadap kebijakan imigrasi "tanpa toleransi" pemerintahan Trump, yang telah mengakibatkan pemisahan paksa orang tua migran yang tidak didokumentasikan dari anak-anak mereka.
Pompeo dan Haley tidak menyinggung teguran itu, tetapi Haley mengatakan dewan terus mempolitisir dan mengkambinghitamkan negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang positif dalam upaya untuk mengalihkan perhatian dari para pelaku di barisan mereka.
Kepala hak asasi manusia PBB Zeid Ra'ad Al Hussein menilai keputusan AS tersebut mengecewakan. "Mengingat keadaan hak asasi manusia di dunia sekarang ini, AS harus meningkat, bukan mundur," ujarnya.
Presiden Dewan Hak Asasi Manusia, Duta Besar Vojislav Suc, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perihal mengisi kekosongan yang tersisa di keanggotaan dewan karena keputusan AS akan perlu ditangani oleh Majelis Umum PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
