REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan kepada wartawan, AS keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (HRC). Hal itu karena menurutnya, 47 anggota organisasi yang bermarkas di Jenewa, Swiss itu tidak sesuai dengan namanya.

Pernyataan tersebut merujuk pada tuduhan dugaan bias kronis terhadap Israel dan pelanggar hak asasi manusia yang menjadi anggota dewan. “Banyak dari negara-negara ini berpendapat Amerika Serikat harus tetap di HRC karena partisipasi Amerika adalah kredibilitas terakhir yang dimiliki dewan. Tapi itulah mengapa kami harus pergi,” kata Haley, dikutip Anadolu Agency, Rabu (20/6).

Dia beralasan dewan munafik dan melayani kepentingan sendiri. "Jika itu direformasi, kami senang bergabung kembali," ujarnya.

Haley dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, yang juga membuat pernyataan singkat, mengatakan dewan itu dihuni beberapa pelaku pelanggaran hak asasi manusia terburuk di dunia. Beberapa negara yang dia sebut termasuk Cina, Kuba, Republik Demokratik Kongo dan Venezuela, yang dinilai menjadi hotspot pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia.

"Kami mengambil langkah ini karena komitmen kami tidak memungkinkan kami tetap menjadi bagian dari organisasi yang munafik dan melayani diri sendiri yang mengejek hak asasi manusia," kata Haley. 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyesalkan keputusan AS yang mundur dari HRC. "Sekretaris Jenderal akan lebih memilih Amerika Serikat untuk tetap berada di Dewan Hak Asasi Manusia. Organisasi Hak Asasi Manusia PBB memainkan peran yang sangat penting dalam mengenalkan dan melindungi HAM di seluruh dunia," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam pernyataan singkat sesaat setelah pengumuman.

HRC awal pekan ini mengeluarkan kritik keras terhadap kebijakan imigrasi tanpa toleransi pemerintahan Trump. Kebijakan tersebut mengakibatkan pemisahan paksa orang tua migran dari anak-anak mereka.

Pompeo dan Haley tidak menyebutkan teguran itu, tetapi Haley mengatakan dewan terus mempolitisasi dan mengkambinghitamkan negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang positif untuk mengalihkan perhatian dari para pelaku di barisan mereka.

Kepala hak asasi manusia PBB Zeid Ra'ad Al Hussein menilai keputusan AS tersebut mengecewakan. "Mengingat keadaan hak asasi manusia di dunia sekarang ini, AS seharusnya meningkatkan (perannya), bukan mundur," ujarnya.

Presiden Dewan HAM, Duta Besar Vojislav Suc, mengatakan dalam sebuah pernyataan, kekosongan di keanggotaan dewan perlu ditangani Majelis Umum PBB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika