Rabu 20 Jun 2018 16:02 WIB

Kepala Dewan HAM PBB: AS Harusnya Maju, Bukan Mundur

Keputusan AS dianggap mengecewakan, meskipun tidak mengejutkan

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Bilal Ramadhan
Kepala Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein
Foto: The Telegraph
Kepala Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Kepala Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) menarik diri dari Dewan HAM PBB. Ia mengatakan AS seharusnya tetap maju untuk meningkatkan keterlibatannya, mengingat begitu banyak pelanggaran HAM di seluruh dunia.

"Keputusan yang diumumkan oleh Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley adalah berita yang mengecewakan meski tidak benar-benar mengejutkan," ujar Zeid, di akun Twitter pribadinya, Rabu (20/6).

"Melihat keadaan hak asasi manusia di dunia saat ini, AS seharusnya meningkatkan keterlibatannya, bukan melangkah mundur," tambah dia.

Haley mengatakan mundurnya AS dari Dewan HAM PBB karena dewan tersebut telah menunjukkan dukungan yang bias terhadap Israel. Selain itu ia menganggap dewan selama ini hanya melayani kepentingannya sendiri.

“Banyak negara-negara yang berpendapat AS harus tetap di dewan ini karena partisipasi Amerika adalah kredibilitas terakhir yang dimiliki dewan. Tetapi justru itulah alasan mengapa kami harus pergi. Jika dewan direformasi, kami akan sangat senang untuk bisa bergabung kembali," kata Haley.

Haley dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Dewan HAM PBB memiliki beberapa negara anggota yang merupakan pelaku pelanggaran HAM terburuk di dunia. Beberapa negara itu termasuk Cina, Kuba, Republik Demokratik Kongo, dan Venezuela.

"Kami mengambil langkah ini karena komitmen kami yang tidak memungkinkan bagi kami untuk tetap menjadi bagian dari organisasi yang munafik ini, yang hanya melayani kepentingan diri sendiri dan telah mengejek hak asasi manusia," ungkap Haley.

Sebelumnya dalam pidato terakhirnya pada Senin (18/6), Zeid mengkritik keras kebijakan imigrasi toleransi nol yang dikeluarkan Pemerintah AS. Kebijakan ini memisahkan anak-anak imigran dari orang tua mereka yang hendak memasuki AS dari perbatasan Meksiko.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement