REPUBLIKA.CO.ID, OTTAWA -- Legislator Kanada, dalam sebuah langkah simbolis, pada Kamis (27/9) memilih dengan suara bulat untuk mencopot kewarganegaraan kehormatan pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi. Hal itu sebagai bentuk tanggapan dalam menanggapi kejahatan yang dilakukan Myanmar terhadap minoritas Rohingya.
Langkah oleh majelis rendah House of Commons ini tidak memiliki efek langsung karena kewarganegaraan kehormatan diberikan oleh resolusi gabungan dari House of Commons dan majelis Senat. Pejabat mengatakan kewarganegaraan kehormatan itu harus dihapus dengan cara yang sama. Suu Kyi menerima kewarganegaraan itu pada 2007.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Rabu mengaku terbuka untuk mencabut kewarganegaraan kehormatan Suu Kyi. Tetapi, menurutnya, hal itu tidak akan mengakhiri krisis di Myanmar, di mana lebih dari 700 ribu orang Rohingya telah melarikan diri dari tindakan keras pemerintah.
Gerakan untuk menghapus kewarganegaraan kehormatan diusulkan oleh Gabriel Ste Marie, anggota partai oposisi Bloc Quebecois. "Saya pikir itu adalah simbol besar," katanya.
House of Commons pekan lalu dengan suara bulat memilih untuk menyebut pembunuhan Rohingya sebagai genosida. Menurut Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland, keputusan itu merupakan langkah yang signifikan.
"Pemerintah kami mendukung gerakan ini sebagai tanggapan atas kegagalannya (Suu Kyi) melanjutkan untuk berbicara menentang genosida Rohingya, kejahatan yang dilakukan oleh militer dengan mana ia berbagi kekuasaan," kata juru bicara Freeland Adam Austen.
Legislator Andrew Leslie, yang berfungsi sebagai sekretaris parlemen Freeland, mengatakan pemerintah akan membahas rincian yang diperlukan untuk mengimplementasikan gerakan itu. Pemerintah Myanmar tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar.
Freeland merupakan salah satu politisi Barat yang mengutuk keputusan hakim Myanmar yang menahan dua wartawan Reuters pada saat meliput tentang pembunuhan Rohingya. Wa Lone dan Kyaw Soe Oo dipenjara selama tujuh tahun. Mereka mengaku tidak bersalah.
Penyelidikan pemerintah AS bulan lalu menemukan militer Myanmar melakukan kampanye pembunuhan masal yang terencana dan terkoordinasi, pemerkosaan berkelompok, dan kekejaman lain terhadap Rohingya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
