REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) mengatakan laporan Badan Intelijen AS (CIA) yang menyebut Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) memerintahkan pembunuhan terhadap jurnalis Jamal Khashoggi masih sangat prematur. Kendati demikian, Trump tak mengenyampingkan tentang kemungkinan kebenaran laporan tersebut.

Pernyataan itu dibuat Trump saat tengah melakukan perjalanan ke Kalifornia. Pada kesempatan itu, ia mengatakan pembunuhan terhadap Khashoggi seharusnya tidak pernah terjadi.

Trump mengaku akan menerima laporan lengkap tentang kasus Khashoggi pada Selasa (20/11). Menurutnya laporan tersebut akan menjelaskan siapa yang diyakini Pemerintah AS dalam memerintahkan pembunuhan terhadap Khashoggi.

Namun Trump tak mengungkap siapa yang menyusun dan menerbitkan laporan lengkap tersebut. Ia pun tak menyinggung bahwa laporan itu akan berasal dari CIA.

Komentar Trump itu muncul beberapa jam setelah Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pemerintah masih bekerja untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Khashoggi. “Laporan terbaru menunjukkan bahwa Pemerintah AS telah membuat kesimpulan akhir yang tidak akurat. Masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab sehubungan dengan pembunuhan Khashoggi,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert.

Nauert mengatakan Departemen Luar Negeri AS akan terus mencari fakta-fakta sehubungan dengan kematian Khashoggi. AS juga akan bekerja dengan negara lain untuk menahan mereka yang terlibat dalam pembunuhan Khashoggi. Namun di sisi lain, Washington akan tetap mempertahankan kemitraan strategisnya dengan Saudi.

Surat kabar the Washington Post sebelumnya melaporkan bahwa CIA telah menyimpulkan bahwa tokoh yang memerintahkan pembunuhan terhadap Khashoggi adalah Pangeran MBS. Menurut Washington Post, para pejabat AS telah memberikan kepercayaan yang tinggi pada kesimpulan CIA.

Washington Post menyebut kesimpulan CIA dicapai setelah memeriksa berbagai sumber intelijen. Kendati demikian, keakuratan informasi yang dirilis Washington Post itu masih belum dapat diverifikasi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika