REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Presiden Nicolas Maduro secara resmi kembali memimpin Venezuela. Ia dilantik untuk masa jabatan keduanya sebagai orang nomor satu di Venezuela.
Upacara pelantikan dilaksanakan pada Kamis (10/1) waktu setempat dan dihadiri para pejabat negara lain. Presiden Nikaragua Daniel Ortega dan Presiden Bolivia Evo Morales serta Wakil Presiden Turki Fuat Oktay turut hadir adalah pelantikan Maduro.
Masa jabatan enam tahun Maduro yang kedua ini dinilai memperpanjang revolusi sosialis negara itu di tengah penderitaan negara. Banyak yang menuduh Maduro melucuti negara dari sisa-sisa demokrasi terakhirnya.
Tujuh belas negara Amerika Latin, termasuk Amerika serikat (AS) dan Kanada mengecam pelantikan Maduro sebagai tindakan ilegal. Namun, Maduro membantah tuduhan itu.
Baca juga, Wapres Turki ke Venezuela Hadiri Pelantikan Maduro.
Dia bersumpah melanjutkan warisan mendiang dari Presiden Venezuela sebelumnnya, Hugo Chaves. Maduro pun menuduh AS berusaha memicu keresahan melalui peningkatan sanksi ekonomi ke negara-negara dunia termasuk negaranya.
"Memang ada masalah di Venezuela, seperti halnya negara lain. Venezuela adalah pusat perang yang dipimpin oleh imperialis Amerika Utara dan sekutunya. Mereka telah mencoba mengubah pelantikan normal menjadi perang dunia," ujar Maduro usai dilantik.
Pelantikan Maduro dilakukan di hadapan Mahkamah Agung di samping Kongres yang mayoritas adalah oposisi yang telah dilucuti dari kekuasaannya sejak Partai Sosialis hilang kekuasaan pada 2016.
Maduro pertama kali memimpin Venezuela pada 2013 sepeninggal Hugo Chavez yang meninggal karena sakit kanker setelah memerintah selama 14 tahun. Sejak menjabat, Maduro tuai kecaman dari dalam dan luar negeri atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan penanganan ekonomi negeri yang tidak baik.
Pemungutan suara yang dilakukan pada Mei 2018 pun dinilai banyak kejanggalan. Kala itu, Maduro meraup 5,8 juta suara. Sementara pesaingnya, Henri Falcon, hanya mendapatkan 1,8 juta suara.
Venezuela merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia dan memegang kepresidenan OPEC hingga 2025. Namun, ekonomi Venezuela jatuh terperosok sejak 2017 awal dan mengalami inflasi.
Inflasi Venezuela kini mencapai 1,3 juta persen dalam 12 bulan hingga November 2018, menurut sebuah studi dari Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi. AS juga sempat menjatuhkan sanksi yang diklaim Maduro merugikan Venezuela hingga 20 miliar dolar AS, tahun lalu.
Krisis ekonomi ini membuat sekitar 2,3 juta warga Venezuela melarikan diri dari negara itu sejak 2015. Bentrokan anti-pemerintah pada 2017 pun menewaskan 125 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
